kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.829   -89,00   -0,57%
  • IDX 7.462   -30,39   -0,41%
  • KOMPAS100 1.155   -4,60   -0,40%
  • LQ45 914   -6,43   -0,70%
  • ISSI 227   0,61   0,27%
  • IDX30 470   -4,56   -0,96%
  • IDXHIDIV20 567   -5,69   -0,99%
  • IDX80 132   -0,48   -0,36%
  • IDXV30 141   0,34   0,24%
  • IDXQ30 157   -1,24   -0,78%

Hingga 2 Desember, baru 22 provinsi yang menetapkan UMP 2012


Senin, 05 Desember 2011 / 20:19 WIB
Hingga 2 Desember, baru 22 provinsi yang menetapkan UMP 2012
ILUSTRASI. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,45% menjadi 6.153,63, Kamis (7/1). Sementara, indeks saham LQ45 naik 1,23%.


Reporter: Riendy Astria | Editor: Edy Can

JAKARTA. Hingga 2 Desember 2012, baru 22 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012. Padahal sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan seluruh provinsi di Indonesia sudah menetapkan UMP 2012 pada akhir November 2012 lalu.

Kepala Pusat Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono mengatakan 11 provinsi yang belum menetapkan UMP karena sedang dalam pembahasan. "Rata-rata masih dalam tahap dengan Dewan Pengupahan atau menunggu penetapan gubernur," katanya, Senin (5/12).

Berdasarkan pemantauan penetapan UMP 2012, Suhartono mengatakan, provinsi yang menetapkan kenaikan upah tertinggi adalah DKI Jakarta sekitar 18,52 % sedangkan kenaikan upah terendah adalah Papua Barat yakni seitar 3,35 %.

"Kalau perbandingan antara UMP dengan KHL paling tinggi adalah Sumatera Utara, yakni upah yang yang diterapkan adalah 115,94 %," katanya kemudian. Sedangkan yang terendah adalah Maluku sebesar 56,07 %.

Adapun 22 Provinsi yang sudah menetapkan UMP 2012 antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Dalam hal ini Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menetapkan UMP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×