Hikmahanto: Ada PP 109 tidak perlu ratifikasi FCTC

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI, Budidoyo, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menolak Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau.

Menurutnya, aksesi FCTC akan mengakibatkan dua juta petani tembakau akan kehilangan penghidupan yang layak karena FCTC mendorong negara anggotanya untuk menggantikan tembakau dengan tanaman lainnya.

Menurut dia, tembakau merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sudah turun-temurun dibudidayakan di Indonesia. Tembakau merupakan tanaman yang sangat cocok pada iklim tropis seperti Indonesia.

Ia mengatakan aksesi FCTC juga bertentangan dengan produk hukum Indonesia, di antaranya UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani yang prinsipnya petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaan.

Selain itu juga bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis.