Reporter: Martina Prianti |
JAKARTA. Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memisahkan ibukota dan pusat pemerintahan, terus bergaung. Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pun angkat bicara atas rencana tersebut; termasuk Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian.
Secara pribadi, Hatta berpandangan, sebaiknya yang dipindahkan hanya status Jakarta sebagai pusat pemerintahan. "Alasannya, biar bagaimanapun juga ibukota harus ada kesejarahan. Republik ini merdeka, diproklamirkan di Jakarta," ucap Hatta ketika ditemui usai mengikuti acara buka puasa di Istana Negara, Rabu malam (8/9).
Menurut Hatta, negara yang memisahkan ibukota dan pusat pemerintahannya, biasanya letak pusat pemerintahan tidak begitu jauh dari ibukota. "Umumnya, tidak lebih dari satu jam tempuh seperti Angkara, Camberra atau Putra Jaya. Tidak lebih dari satu jam baik kendaraan atau pesawat," lanjutnya.
Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menegaskan, pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta dapat mendorong pertumbuhan.
Meski demikian, untuk memisahkan ibukota dan pusat pemerintahan ini butuh modal yang tidak sedikit. "Kalau kita lihat Malaysia beberapa tahun lalu menghabiskan US$ 9 miliar maka kita tentu lebih dari itu. Bisa sekitar US$ 100 miliar hingga US$ 150 miliar makanya itu berjalan dalam proses jangka panjang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
