Reporter: Hans Henricus | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menggulirkan opsi pemisahan Ibukota dengan pusat pemerintahan Jumat pekan lalu. Menurut Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, hal itu tidaklah mudah.
Sebab, hal itu memerlukan perencanaan matang dan memakan waktu lama. "Pemindahan itu bukan barang sederhana," ujar Kuntoro di Istana Wakil Presiden, Rabu (8/9).
Menurutnya, hingga kini UKP4 belum mendapat arahan dari Presiden SBY untuk mengkaji pemisahan Ibukota dan pusat pemerintahan. Termasuk, mengkaitkannya dengan 17 langkah menyelesaikan kemacetan Ibukota yang dibahas bersama Wakil Presiden Boediono pekan lalu.
Untuk sementara ini, kata Kuntoro, 17 langkah mengatasi kemacetan dan opsi dari Presiden itu adalah dua hal yang independen alias berdiri sendiri. "Beda antara mengatasi kemacetan di Jakarta dengan pemikiran beliau untuk pemindahan," katanya.
Sekadar informasi, pada Jumat (3/9) saat buka puasa bersama pengurus Kadin, Presiden menggulirkan tiga opsi tentang posisi Ibukota dan pusat pemerintahan. Pertama benahi Jakarta dengan membangun segala sarana dan prasarana transportasi yang baru baik itu di bawah permukaan maupun di atas permukaan.
Kedua, memisahkan antara lokasi ibukota dan lokasi pusat pemerintahan. SBY membandingkan dengan Malaysia yang menetapkan Kuala Lumpur sebagai ibukota dan Putrajaya sebagai lokasi pusat pemerintahan. Ketiga, membangun sebuah ibukota baru sebagai the real capital dan the real government center.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
