Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Menteri Koordinator Hatta Rajasa mengatakan, perjanjian perdagangan bebas dengan China seharusnya bertujuan mewujudkan keseimbangan dalam perdagangan (balance of trade). Bila ternyata ada ketimpangan, dia mengatakan perjanjian perdagangan bebas tersebut bisa disetop.
Hatta menegaskan, pemerintah bisa mengajukan keberatan bila merasa dirugikan akibat perjanjian bebas tersebut tanpa harus menunggu keberatan dari pelaku industri. "Tak perlu menunggu ada pukulan terhadap sektor industri baru kita melakukan itu," katanya, Kamis (31/3).
Sejak pemberlakuan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) 1 Januari 2010 lalu, pelaku industri lokal mengaku terhimpit oleh serbuan produk China. Survei Kementerian Perindustrian di 11 kota besar menunjukkan ada lima sektor industri yang terpukul atas implementasi perjanjian tersebut. Ke lima sektor itu yakni elektronik, furnitur, logam dan produk logam, permesinan, serta tekstil dan produk tekstil.
Hasil survei itu menemukan praktik dumping puluhan produk impor China. Terdapat 190 barang impor China, sebanyak 38 produk harga jualnya di Indonesia lebih murah dibanding harga jual di pasar domestik mereka.
Hatta telah meminta tim anti dumping lintas kementerian menyelidiki praktik dumping itu. Evaluasi itu mencakup antara lain apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan maupun terjadi defisit perdagangan dengan China. "Kalau terjadi defisit pada satu negara, misalkan kita, China harus menyetop atau mengimbangi agar terjadi balances," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
