Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pengamat politik menilai berdasarkan hasil quick count meski partai pendukung Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mendapat sebagian besar kursi di DPR tetapi tidak serta merta akan memudahkan Jokowi - Amin dalam membuat suatu kebijakan.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana bilang, berdasarkan hasil quick count koalisi partai pendukung Jokowi - Amin mendapat sebagian besar perolehan kursi di DPR.
"Kalau berdasarkan prediksi (quick count) itu koalisi Jokowi sekitar hampir 60 persen ada di DPR, ini akan memudahkan hubungan dengan DPR dan Presiden dalam pemerintahan mendatang karena kemungkinan masih dalam satu arah atau kebijakan ya relatif hampir sama," kata Aditya, Minggu (21/4).
Namun yang harus dipahami, kata dia, adalah dinamika eksekutif dan legislatif di Indonesia tidak semata-mata mudah jika jalannya koalisi sama dengan kelancaran relasi antara eksekutif dan legislatif. Ia menilai, kepentingan partai politik bisa menjadi faktor pembeda dalam relasi tersebut.
"Misalkan koalisinya sama maka kemudian semua kebijakan itu akan mudah untuk diloloskan di dalam pengambilan kebijakan, ngga begitu karena kita harus paham juga arah parpol dan juga DPR nya itu memang sangat dinamis," ucap dia.
Ia mencontohkan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat partai yang berada di dalam koalisi pemerintah namun di saat-saat tertentu tidak sepaham dengan pemerintah terhadap suatu kebijakan tertentu. Sama halnya dengan apa yang pernah terjadi pada pemerintahan periode pertama Jokowi.
"Partai politik yang ada di DPR pun karakternya adalah dia akan lebih mengedepankan soal pragmatisme, kepentingan pragmatisme kelompoknya atau partainya ketimbang koalisi yang ada di legislatifnya," kata dia.
Aditya menilai ketidaksepahaman bisa terjadi pada saat membahas suatu kebijakan tertentu. "Kebijakan apa dulu yang dibahas, betul-betul sangat pragmatis tergantung isunya, kebijakannya, kepentingan apa yang mau dimainkan atau mau diarahkan oleh politisi DPR juga," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
