Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai nomor urut kesepuluh peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 ini mengklaim akan terus berupaya mendorong kesejahteraan para pendidik. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai, saat ini, tingkat kemampuan ekonomi pahlawan tanpa tanda jasa masih sangat minim.
Karena itu, kesejahteraan para pendidik seperti guru ataupun dosen harus diperhatikan. Bukan tanpa alasan, kesejahteraan yang terjamin diharapkan bisa membuat kualitas sumber daya manusia hasil didikan mereka pun lebih baik.
Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hanura Syarifudin Suding menilai saat ini anggaran pendidikan tidak dimaksimalkan untuk peningkatan mutu kualitas. Baik itu pendidiknya, murid ataupun sarana infrastruktur. Optimalisasi anggaran yang tidak baik, terutama untuk peningkatan kualitas guru perlu diperbaiki. "Masih banyak guru dengan gaji yang sangat kecil," ujarnya.
Kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik ini diakibatkan adanya kebocoran dana yang terjadi di lapangan. Menurut Syarifudin, banyak alokasi anggaran yang tidak terdistribusi secara benar. Asal tahu saja, anggaran pendidikan tahun 2014 mencapai Rp 371,2 triliun.
Alokasi anggaran ini naik 7,5 % jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun lalu sebanyak Rp 345,3 triliun. Sedangkan, anggaran tunjangan profesi guru di 2014 sebesar Rp 60,5 triliun atau naik dari tahun 2013 sebesar Rp 43,1 triliun.
Tapi, implementasinya tidak sesuai yang diharapkan. Fakta di lapangan, ribuan guru masih belum menerima tunjangan profesi. Ini diakibatkan pengelolaan dana tunjangan yang buruk. Sebagai contohnya, anggaran profesi guru di Kementerian Agama (Kemnag) pada 2014 sebesar Rp 3,04 triliun, baru bisa dibayarkan sebesar Rp 603 miliar. Ini karena belum adanya audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sayangnya, anggaran sebegitu besar penyerapannya tidak maksimal. Hanura menuding masih terjadi kebocoran akibat maraknya praktik korupsi. Partai pimpinan Wiranto ini berjanji jika menang, akan membasmi praktik korupsi tersebut.
Anggota Hanura Djamal Aziz menambahkan, anggaran 20% dari APBN itu apabila dipakai dengan benar, tidak akan lagi ada siswa yang tidak bisa sekolah. "Ini sudah sesuai dengan amanat UU," tutur Djamal.
Karena itu, partai dengan lambang anak panah itu menjanjikan akan benar-benar mengoptimalkan anggaran 20% tersebut terjadi di lapangan. Tujuannya agar seluruh masyarakat Indonesia di semua wilayah tanah air bisa menikmati fasilitas pendidikan yang memadai.
Pembangunan gedung sekolah yang memadai berikut fasilitas pendukung seperti perpustakaan menjadi hal wajib yang harus ada. "Ini yang kami perjuangkan," kata Djamal.
Sejauh ini, anggaran infrastruktur untuk sekolah masih minim. Jika dibandingkan dengan anggara bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin (BSM).
Di samping itu, Hanura juga menjanjikan akan memberikan beasiswa untuk siswa miskin. Sebab setiap anak Indonesia baik yang kaya ataupun kurang mampu sama-sama mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Maka dari itu, Hanura akan memberikan bantuan bagi setiap siswa miskin yang ada Indonesia. Tidak ada lagi anak yang tidak bisa bersekolah karena tidak mempunyai uang. Namun sayangnya, Hanura tidak memerinci program beasiswa yang ditawarkan. Dengan model baru atau serupa dengan program beasiswa yang ada saat ini.
Pasalnya, pemerintahan sekarang juga tengah menyiapkan beasiswa bernama presidential scholarship dan government scholarship. Program ini ditujukan untuk warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan sekolah S-2 dan S-3. Untuk presidential scholarship, beasiswanya bernilai lebih besar, dikhususkan untuk 50 perguruan tinggi terbaik di dunia. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 16,6 triliun. Tinggal tunggu saja gebrakan Hanura.
| Selesaikan masalah optimalisasi bujet Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana berpendapat janji Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengoptimalkan anggaran 20% pendidikan sudah baik. Optimalisasi anggaran ini kemungkinan besar bisa mengatasi masalah kesejahteraan guru yang minim hingga infrastruktur buruk pendidikan. Ia mengingatkan, yang harus menjadi dasar seluruh partai politik menyikapi persoalan pendidikan adalah mencari titik permasalahannya. Seperti penyerapan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan 20% dari bujet negara, tentu tidak lepas dari perencanaan yang buruk dan sehingga implementasi program menjadi ikut buruk. Proses perencanaan anggaran berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. "Harusnya ini menjadi basis merencanakan anggaran," ujar Ari. Implementasi anggaran di lapangan saat ini juga masih rawan dengan kebocoran. Karena itu pemerintahan baru harus memperbaiki tata kelola dengan lebih baik. Ari menyarankan perlunya perbaikan penyaluran dana pendidikan. Karena praktiknya saat ini banyak alokasi pendidikan yang digunakan di birokrasi. Akibatnya anggaran pendidikan besar tapi masyarakat tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Di sinilah fungsi partai politik termasuk Hanura untuk mengontrol pemerintah. Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam melihat kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Sementara, Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam sepakat dengan kenyataan bahwa kualitas pendidikan masih sangat rendah. Terbukti sumberdaya manusia yang dihasilkan susah bersaing dengan sumber daya manusia asing. "Jadi anggaran 20% itu belum meningkatkan kemampuan murid di Indonesia," paparnya. Mengenai program beasiswa bagi siswa miskin yang dijanjikan Hanura, dirinya melihat bukanlah hal yang baru. Program sejenis sudah ada seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hanya saja, Hanura harus menelisik apakah program-program ini sudah efektif. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
