Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai Demokrat sebagai partai penguasa memandang program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah saat ini sudah baik. Anggaran APBN sebesar 20% untuk pendidikan dinilai sudah mencukupi untuk menjalankan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, baik infrastruktur pendidikan maupun untuk kesejahteraan tenaga pendidik.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dilaksanakan pemerintah kini juga sudah diakselerasi. Walau pelaksanaannya hingga saat ini masih banyak terjadi kendala dalam penyaluran bantuan tersebut. Namun, Partai Demokrat berpendapat, pemerintah telah menyiasati dengan penyaluran bantuan melalui pemerintah provinsi.
Kemudian, pemberian bantuan dana beasiswa yang lebih menjangkau peserta didik dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak hanya untuk jenjang pendidikan dasar atau menengah, tapi juga pendidikan di perguruan tinggi melalui program beasiswa Bidikmisi.
Untuk perguruan tinggi, Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pun ditanggung melalui APBN. Dengan adanya dana ini, untuk memenuhi sumber pendanaan, perguruan tinggi negri tidak akan lagi banyak menuntut mahasiswa untuk membayarkan dana iuran yang besar.
Anggaran pendidikan, juga dialokasikan untuk tunjangan guru dan tenaga pengajar baik pemerintah maupun swasta. Khusus swasta, jumlah yang menerima tidak terlalu banyak.
Namun demikian, menurut Sekretaris Departemen Pendidikan Nasional Demokrat Juhaini Alie mengatakan kualitas pendidikan bakal meningkat lagi jika anggaran pendidikan ditambah lagi dari 20% menjadi 30% dari total belanja APBN. Pasalnya, anggaran pendidikan yang ada sepenuhnya untuk infrastruktur. "Belum termasuk membiayai tunjangan tenaga pengajar," jelasnya.
Artinya dengan anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 30% dari APBN, dipakai buat membiayai infrastruktur dan tunjangan pengajar. Di samping itu, Demokrat melihat secara garis besar dua hal dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia saat ini yang masih harus diperbaiki ke depan, yakni menyangkut tenaga pengajar dan kurikulum pendidikan.
Tenaga pengajar menjadi kunci penting dalam pelaksanaan pendidikan. Demokrat akan mengoptimalkan program sertifikasi tenaga pengajar. "Kami akan siapkan tenaga pengajar berkualitas," janji Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Hermanto.
Tak lupa, partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) dengan nomor urut tujuh ini berjanji akan memperhatikan kesejahteraan guru. Agus mengakui kondisi saat ini, tidak mungkin untuk menaikan gaji guru, tapi solusinya dengan menaikan tunjang guru. " Mengangkat pegawai honorer. Namun tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pemerintah," kata Agus.
Tahun ini pemerintah telah menaikkan anggaran tunjangan profesi guru menjadi Rp 43,1 triliun. Tapi yang menjadi masalah masih ditemui keterlambatan penyaluran. Ambil contoh, Kementerian Agama baru bayar tunjangan guru Rp 603 miliar dari anggaran Rp 3,04 triliun. Masih terkendala persoalan audit. "Akan kami benahi," kata Agus.
Terakhir, Demokrat akan memastikan pelaksaan kurikulum pendidikan 2013 berjalan optimal. Pasalnya kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dengan kata lain, sesuai target menciptakan pendidikan berkualitas. Itulah yang menjadi fokus Demokrat jika kembali menang di Pemilu.
| Bukan ditambah, tapi optimalkan manfaat Penerapan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara perlu dievaluasi efektivitasnya. Bukan justru ditambah lebih besar lagi. Ini pula kritik yang disampaikan Pengamat ekonomi INDEF Hendri Saparini. Bagi Hendri, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% seperti yang berlaku sekarang sudah lebih dari cukup membiayai pendidikan. Tentu saja, penggunaan harus tepat sasaran. Menurut Hendri, persoalan di anggaran pendidikan saat ini adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran. Pemenang pemilu sebaiknya melakukan klasifikasi ulang penggunaan dana pendidikan ini. "Sekarang ini 70% dari anggaran pendidikan digunakan untuk kesejahteraan guru. Yang seperti ini tergolong dalam anggaran pendidikan atau tidak. Karena itu definisi anggaran pendidikan harus dibedah kembali," katanya. Jika memang anggaran kesejahteraan guru, termasuk dalam klasifikasi anggaran pendidikan, maka seharusnya anggaran pendidikan harus ditambah lagi jumlahnya. "Harus ada review kembali. Anggaran 20% harusnya dimaksimalkan untuk pemerataan pelayanan pendidikan," jelasnya. Sementara itu, pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai keinginan Partai Demokrat menambah persentase anggaran pendidikan dari APBN dari 20% menjadi 30% akan sulit dilakukan. Terlebih, kuat dugaan ada kebocoran alokasi anggaran pendidikan tersebut. Tak hanya itu, partai-partai lain akan menganggap anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja sudah mencapai batas maksimum . Sebab sektor lain juga membutuhkan anggaran, seperti transportasi, kesehatan, infrastruktur. "Lebih penting mengatasi masalah kebocoran tersebut," paparnya. Menurut Hamdi, titik lemah pendidikan di Indonesia pada buruknya infrastruktur dan minimnya kualitas tenaga pengajar. Itu yang memang semestinya dibenahi. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
