Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pendidikan bukan hanya soal gelar. Tapi, pendidikan yang sesungguhnya bagi PDIP adalah cara untuk mencerdaskan dan menanamkan karakter bangsa.
Selama ini, PDI-P melihat pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan nilai-nilai yang tertulis di atas kertas. Oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan besar dalam mengelola dunia pendidikan di Indonesia.
Untuk melakukan perubahan itu, PDI-P menawarkan beberapa konsep pendidikan. Anggota Fraksi PDIP di Komisi X DPR, Dedi S Gumelar, salah satu program utama yang ditawarkan adalah mengembalikan pengelolaan pendidikan secara terpusat. Selama ini, pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh masing- masing daerah tidak seragam.
Ini menyulitkan pemerintah pusat dalam mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, masing-masing daerah memiliki konsep dan pendekatan yang berbeda-beda. "Bagaimana kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang merata, kalau pelaksanaannya berbeda," katanya.
Tak hanya itu, sistem penilaian dan evaluasi pendidikan pun harus diubah. PDIP menawarkan konsep pendidikan yang berbasis multiple intelligencis. Dengan konsep ini, setiap orang akan diarahkan sesuai dengan kemampuannya.
PDIP mengklaim jika pemerataan pendidikan berbasis multiple intelligencis ini direalisasikan dan terintegrasi maka angan-angan Indonesia untuk menjadi bangsa yang cerdas dan berkarakter akan terwujud.
Partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini juga memfokuskan pada optimalisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN. Pasalnya saat ini masih ditemui kekurangan, khusus perihal penyaluran anggaran. "Setiap daerah semestinya mendapatkan bagian sesuai porsinya," kata politisi PDIP, Utut Adianto.
Utut melihat sejauh ini penyaluran anggaran pendidikan lebih banyak terpusat di kota-kota besar. Sejatinya, alokasi anggaran pendidikan dengan porsi lebih besar untuk daerah kawasan tertinggal. Ini tujuannya untuk mengejar ketertinggalan dan pemerataan kualitas pendidikan. "Ini yang disebut politik anggaran berkeadilan," katanya.
Anggaran pendidikan tahun 2014 mencapai Rp 371,2 triliun. Alokasi ini naik 7,5% dibandingkan dengan tahun 2013. PDIP berharap ada penambahan jumlah guru berkualitas. Setidaknya setengah dari total guru sekarang. "Jadi kalau ada kenaikan gaji guru tidak masalah, kalau yang direkrut berkualitas," ujar Utut.
Asal tahu saja, jumlah guru swasta dan negeri di Indonesia mencapai 2,92 juta orang ternyata berlebih, dibandingkan dengan jumlah murid yang ada. Artinya rasio jumlah guru dan murid itu 1:14. Padahal ideal 1:15 atau 1:32 seperti yang berlaku internasional.
PDIP juga menginginkan perubahan skema penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) yang selama ini melalui perantara sekolah. Bantuanseharusnya disalurkan langsung ke siswa. "Ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan," kata Dedi.
Dana BOS tahun ini mencapai Rp 24,074 triliun naik dari Rp 23,4 triliun di 2013. Partai nomor urut keempat peserta pemilihan umum (Pemilu) ini jika menang bakal membawa Indonesia mengungguli negara tetangga, Malaysia. Tinggal tunggu saja realisasi janji PDI-P ini.
| Sentralisasi pendidikan kurang efektif berjalan Pengamat pendidikan Darmaningtyas melihat, program pendidikan yang ditawarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akanmengembalikan pengelolaan pendidikan sepenuhnya oleh pusat bukan pilihan bijak. Niat ini bisa menimbulkan masalah lain, yakni kekuasaan anggaran pendidikan akan kembali terpusat. Padahal, yang mengetahui yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerintah daerah setempat. Sistem pendidikan terpusat justru akan bertentangan dengan perkembangan zaman. Saat ini, bahkan pendidikan bukan hanya dikelola secara otonomi oleh daerah tetapi banyak juga dikembangkan sendiri oleh lembaga pendidikan swasta, bahkan asing. Adapun mengenai program untuk menambah anggaran pendidikan bagi daerah yang kurang maju juga bertentangan dengan semangat untuk menghapuskan otonomi pendidikan tadi. Jika tujuannya ingin mengembangkan pendidikan di daerah tertinggal, caranya dengan menyebar guru lebih banyak ke pelosok, dan membangun sarana yang menunjang. "Kalau hanya pemberian anggaran lebih itu tidak tepat," ujarnya. Darmaningtyas mencontohkan, pemerintah pusat bisa dengan memberikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara langsung, tanpa melalui pemerintah daerah. Program penyaluran BOS secara langsung memungkinkan dilakukan, bahkan kalau perlu langsung ke siswa yang membutuhkan melalui mekanisme transfer rekening. Pengamat politik J Kristiadi melihatnya masih lebih banyak unsur lips service. Seharusnya PDIP lebih menawarkan program yang realistis untuk dilaksanakan. Satu lagi kritik Kristiadi terhadap program pendidikan PDIP adalah pada kenyataannya dunia pendidikan Indonesia tertinggal dari negara tetangga. Ia melihat, tidak ada sebuah terobosan yang baru yang tawarkan dari PDI-P kepada rakyat. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
