kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Genjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah terapkan survei inklusi keuangan


Kamis, 14 November 2019 / 15:53 WIB
Genjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah terapkan survei inklusi keuangan
ILUSTRASI. Petugas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) melakukan proses penyusunan peti kemas, di areal TPFT Belawan, Medan, Sumatera Utara, Senin (19/9). Layanan TPFT yang sudah terpadu dan terintegrasi dengan pihak terkait di pelabuhan termasuk dengan perbanka


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

Sejak diluncurkan dengan skema nontunai, tercatat 10 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 12 juta keluarga penerima manfaat BPNT melalui akun perbankan maupun uang elektronik. Pada 2019, pemerintah telah menetapkan target kelompok penerima manfaat BPNT sebesar 15,6 juta jiwa.

Pemerintah juga telah bekerjasama dengan OJK dan BI melalui program Agen Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Agen Laku Pandai dan LKD merupakan salah satu upaya bersama dalam menjawab tantangan dalam penyediaan titik-titik akses keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Saat ini, sudah terdapat lebih dari 1 juta agen di tengah masyarakat.

Baca Juga: Serahkan DIPA dan transfer ke daerah, Jokowi perintahkan segera mulai tender

Selain itu, jaringan agen teknologi finansial (tekfin) menjadi jaringan agen alternatif guna mengakselerasi inklusi keuangan. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melansir bahwa terdapat sekitar 5 juta jaringan agen tekfin sebagai komplemen dari 1,3 juta jaringan agen keuangan saat ini. “Value proposition dari pemanfaatan agen tekfin perlu dioptimalkan,” imbuh Iskandar.

Iskandar juga menuturkan jika hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan secara umum ke depannya. Sebab, meningkatnya saving rate di Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena tabungan masyarakat tersebut juga sebagai salah satu bentuk investasi domestik. “Ini akan dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap short term capital inflow, dan mencegah kurangnya likuiditas di dalam negeri,” tuturnya.

Baca Juga: Data ekonomi China semakin memburuk, bursa saham Asia jatuh

Turut hadir dalam acara ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tubagus Achmad Chusni, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Bandoe Widiarto, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, CEO LinkAja Danu Wicaksana, Head of Project Management Office DNKI Djauhari Sitorus, dan Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati. (rep/iqb)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×