kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

FSP BUMN minta SBY pecat Dirut Pertamina


Minggu, 05 Januari 2014 / 19:40 WIB
FSP BUMN minta SBY pecat Dirut Pertamina
ILUSTRASI. Beli furnitur pilihan di Furniture Online Fair Tokopedia dan dapatkan diskon 70% + cashback Rp300.000.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didesak untuk segera dipecat dari jabatannya. Keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji kemasan 12 kilogram (kg) hingga mencapai 68% per 1 Januari lalu dinilai sebagai kebijakan fatal PT Pertamina.

"Akibat kebijakan ugal-ugalan Karen Agustiawan tanpa prosedur dan pertimbangan matang serta mengabaikan presiden, maka SBY sebaiknya segera memecat Karen Agustiawan sebagai dirut Pertamina," ujar Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono dalam pernyataannya, Minggu (5/1).

Menurut Arief, Karen tidak terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Presisen Susilo Bambang Yudhono (SBY) selaku kepala negara atau kepala pemerintahan ketika akan menaikkan harga elpiji 12 kg.

"Tindakan Karen dengan sekadar melibatkan Menteri BUMN Dahlan Iskan menjadi fatal. Mengingat kenaikan harga elpiji berdampak negatif terhadap citra pemerintahan SBY-Boediono," kata Arief.

Dosa Karen, lanjut Arief, tidak hanya ketika menaikkan harga elpiji secara sepihak. Kasus Karen juga terlihat saat Pertagas berencana mengakuisisi PGN.

Ketika itu lanjut Arief, Karen hanya berkonsultasi dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. "Karen seakan tidak peduli keberadaan SBY dan DPR. Ada kemungkinan dia ingin mencari uang triliunan rupiah secara instan dan cepat," kata Arief.

Karena itulah Arief mendesak Presiden SBY, agar memerintahkan pelaksanaan audit investigasi terhadap Pertamina.

Sementara itu, Heriyono, salah seorang senator Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem), berpendapat, langkah Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg membuktikan korporat lebih mementingkan untung rugi secara finansial dibanding kepentingan masyarakat banyak.

"Ini jelas pola perusahaan yang berideologi kapitalis dibanding Pancasila. Kerugian sebesar Rp 5 triliun per tahun tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan di masyarakat akibat kenaikan harga elpiji 12 kg. ProDem secara tegas menolak kenaikan tersebut," ujar Heriyono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×