Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR meminta pemerintah mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri soal pendirian tempat ibadah. Fraksi PAN ingin pemerintah membuat aturan yang tegas terkait kerukunan antar umat beragama. Tujuannya untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan antar umat beragama seperti di Ciketing, Bekasi.
Fraksi PAN menilai, kebebasan beragama merupakan amanat UUD 1945 maka aturan turunannya harus diperkuat, agar tidak menimbulkan disharmoni di masyarakat. "Apalagi, SKB itu bukan hal yang sakral, bisa dievaluasi kemudian diubah bila tidak sesuai kebutuhan," kata Tjatur Sapto Edy, Ketua FPAN saat konferensi pers, Jumat (17/9).
Fraksi PAN akan mendukung pemerintah membuat aturan hukum yang lebih kuat yakni berbentuk undang-undang. Tujuannya, agar kebebasan menjalankan ibadah benar-benar terjamin dan tidak menimbulkan kontroversi lagi.
Selain itu, untuk menyelesaikan masalah di Ciketing, Fraksi PAN mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh masyarakat terlibat langsung. "Pemerintah juga harus mencari akar masalah dan menyelesaikan masalah itu sampai tuntas," tambah Bima Arya, Ketua DPP PAN bidang Komunikasi Politik.
Fraksi PAN juga menginstruksikan semua kadernya untuk memfasilitasi terciptanya kerukunan beragama di wilayah tersebut. Fraksi PAN juga meminta agar forum antar umat beragama lebih sering bertemu. Ini bertujuan agar sering tercipta diskusi untuk memecahkan persoalan yang bisa timbul antar umat beragama. "Jangan sampai, forum hanya bertemu saat ada masalah saja," kata Tjatur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
