Reporter: Sri Sayekti | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan inklusi keuangan dalam acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 yang digelar pada Selasa, 6 Mei 2025. Mengusung tema ‘Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita,’ acara ini diselenggarakan oleh Tony Blair Institute for Global Change (TBI) dan Gates Foundation, dengan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif. IFIS 2025 menjadi forum diskusi dan kolaborasi strategis pertama di Indonesia yang secara khusus berfokus pada inklusi keuangan.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon dalam sambutannya menyampaikan, “Kami percaya IFIS 2025 tidak hanya akan menjadi forum dialog, tetapi juga menjadi tonggak penting untuk mempercepat agenda inklusi keuangan nasional. Kolaborasi ini akan membuka jalan untuk mengatasi tantangan-tantangan paling mendesak yang terjadi di masyarakat kita”.
Berdasarkan data terbaru angka inklusi finansial di Indonesia telah menunjukan peningkatan positif. 76,3% penduduk tercatat telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal, dan 88,7% telah menggunakan layanan keuangan formal. “Kami turut bangga dan bersyukur atas tren positif ini yang selaras dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat inklusi keuangan,” ujarnya.
Baca Juga: Bidik Kepemilikan Rekening 91% di 2025, Implementasi Inklusi Keuangan Dipercepat
Hadir pula representasi global yaitu Barbara Ubaldi selaku Global Senior Director for Government Innovation & AI dari TBI. Dalam sambutannya, Barbara menyatakan bahwa tanpa akses layanan keuangan dasar, masyarakat menjadi lebih rentan jatuh ke jarung kemiskinan yang lebih dalam di saat krisis “Misalnya, pada saat pandemi Covid-19 banyak masyarakat rentan di dunia yang cenderung tidak memiliki dana darurat untuk keperluan pelayanan kesehatan mendesak.
Selain itu, banyak juga yang kehilangan mata pencaharian nya,” ujar Barbara seraya menambahkan dua prioritas aksi utama, “Yaitu membangun infrastruktur digital publik yang inovatif serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya operasi finansial.”
Melalui rangkaian diskusi panel tematik serta peluncuran dokumen strategis ‘Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran’, acara IFIS 2025 menyoroti berbagai isu krusial dan inovasi sistem keuangan inklusif. Kajian pemetaan ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi untuk penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ke depannya.
Selanjutnya, dalam rangkain peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan “Peran 552 TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia merupakan salah satu kunci menuju ASTA CITA dan Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, dengan semangat kolaborasi dan sinergi seluruh Kementerian/ Lembaga, IKAD dihadirkan sebagai instrumen strategis untuk penyelarasan target pusat dan daerah (nasional hingga tingkat kabupaten/kota) serta menjadi kunci bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mengakselerasi inklusi keuangan secara sinergis di seluruh wilayah.”
Baca Juga: OJK Targetkan Literasi 69,35% dan Inklusi Keuangan 93% pada 2029
Fokus pembahasan forum kali ini mencakup peran infrastruktur publik digital dalam mengatasi tantangan inklusi keuangan, pemberdayaan perempuan melalui akses keuangan yang setara, serta peningkatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan.
Inklusi keuangan adalah salah satu fokus utama di dalam RPJMN, di mana dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan capaian inklusi keuangan sebesar 91% pada tahun 2025 dan 93% pada 2029. Pemerintah berupaya memastikan semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal atau memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyoroti pentingnya menyukseskan inklusi keuangan yang didukung oleh literasi keuangan, khususnya melalui pemanfaatan akun dan peningkatan informasi mengenai risiko investasi.
Baca Juga: Hasil SNLIK 2025: Indeks Literasi Keuangan 66,46% dan Inklusi Keuangan 80,51%
IFIS 2025 ditetapkan sebagai forum kolaborasi strategis tingkat nasional maupun global, dengan mengintegrasikan target pembangunan Asta Cita dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. Forum ini diharapkan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam agenda inklusi keuangan global dan memposisikannya sebagai champion dalam pemerataan ekonomi dunia.
Turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria serta Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, acara IFIS 2025 diikuti oleh sekitar 1.000 peserta yang bergabung baik secara luring maupun daring. Lembaga keuangan nasional seperti Bank Indonesia dan OJK, serta seluruh Kelompok Kerja (Pokja) DNKI dan sejumlah mitra DNKI lainnya seperti Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dan RISE Indonesia juga turut berpartisipasi dalam forum ini.
Baca Juga: OJK Luncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah untuk Percepat Inklusi Keuangan Nasional
Selanjutnya: KSPSI Minta Pemerintah Dorong Efisiensi Izin Investasi
Menarik Dibaca: Yuk Catat Jadwal KRL Solo-Jogja Pada Kamis 8 Mei 2025 ke Yogyakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
