Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan inklusi keuangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden sebelumnya meminta seluruh lembaga pemerintah agar secara aktif memajukan dan menegakkan inisiatif untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan dan meningkatkan kepemilikan rekening bank di seluruh negeri.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, mengatakan, komitmen pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan terlihat jelas pada target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga: Panduan Cara Membedakan Uang Asli dan Palsu Berdasarkan Ciri-cirinya
Dalam target tersebut memberikan akses kepemilikan rekening keuangan formal sebesar 91% pada tahun 2025, dan 93% pada tahun 2029. Pemerintah juga menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 98% pada tahun 2045.
"Mari kita berkomitmen untuk menyelaraskan upaya kita dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Karena sistem keuangan yang inklusif bukan hanya tentang akses terhadap uang, tetapi juga tentang akses terhadap dignity, kesempatan, dan masa depan bangsa kita yang penuh harapan,” pungkas Ali Murtopo dalam acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, Selasa (6/05).
Berdasarkan data, sebanyak 76,3% penduduk Indonesia telah memiliki rekening bank di lembaga keuangan formal dan sebesar 88,7% sebagian besar penduduknya telah menggunakan jasa keuangan formal.
Selain itu, tingkat literasi keuangan nasional terus meningkat dan saat ini mencapai 65,4%, yang mencerminkan kemajuan bersama menuju masyarakat yang lebih inklusif dan memiliki informasi keuangan.
Baca Juga: Jadwal, Syarat, dan Cara Penukaran Uang Baru di Bank Umum Sumatera Utara 2025
Lebih lanjut, Deputi Ali menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani seperti perempuan, penyandang disabilitas, pelaku usaha UMKM, serta masyarakat di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal.
Kelompok masyarakat tersebut seringkali menghadapi kekurangan akses terhadap infrastruktur digital publik yang memadai dan pengetahuan mengenai produk keuangan yang dapat meningkatkan penghidupan.
Untuk itu, panduan dan dukungan yang lebih jelas dari perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di garis depan inklusi keuangan juga sangat diperlukan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran dokumen referensi bertajuk Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran yang disusun atas kerja sama antara Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) dengan Tony Blair Institute.
Dokumen kajian tersebut berfungsi sebagai alat implementasi dasar untuk mendukung percepatan inklusi keuangan dan kepemilikan rekening, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Perang Dagang Mulai, Mata Uang Asia Menguat, Tapi Semu, Ini Sebabnya
Kajian tersebut memberikan strategi yang ditargetkan untuk tujuh segmen populasi utama, guna memastikan bahwa setiap program inklusi keuangan baik yang diorkestrasi oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dapat dirancang dengan tepat dan selaras dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi unik masing-masing kelompok masyarakat.
Inisiatif tersebut juga menjadi implementasi nyata dari amanat Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bekerja sama dalam merumuskan, memantau, dan mengevaluasi strategi literasi dan inklusi keuangan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
Selain itu, juga dilakukan peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang dikembangkan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bekerja sama dengan OJK, Bappenas, RISE dan pemangku kepentingan. Pengukuran komprehensif yang dibangun berdasarkan dimensi Usage, Availability, dan Depth of financial access.
Adapun IKAD telah diintegrasikan ke dalam Strategi Nasional Inklusi Keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran, menjamin keselarasan, dan mempercepat upaya Pemerintah Daerah dan TPAKD dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang inklusi keuangan.
Baca Juga: Kebijakan Tarif Trump Bikin Mata Uang Global Terkapar
Sebagai informasi, IFIS 2025 ditetapkan sebagai forum kolaborasi strategis tingkat nasional maupun global, dengan mengintegrasikan target pembangunan Asta Cita dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan.
Forum ini diharapkan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam agenda inklusi keuangan global dan memposisikannya sebagai champion dalam pemerataan ekonomi dunia.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Global Senior Director Government Innovation & AI, Southeast Asia Regional Director of Tony Blair Insitute of Global Change, serta Indonesia Country Lead, Inclusive Financial Systems for Gates Foundation.
Selanjutnya: Brio Kuasai 50% Penjualan Honda pada Kuartal I-2025, Dominasi Pasar First Time Buyer
Menarik Dibaca: Apakah Kolesterol Bisa Sembuh? Ini Faktanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
