Fitra: Pencabutan Tunjangan Anggota DPR Awal Perbaiki Tata Kelola Keuangan DPR

Senin, 01 September 2025 / 17:06 WIB

ILUSTRASI. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai langkah Presiden Prabowo mencabut sejumlah tunjangan anggota DPR serta melakukan moratorium kunjungan luar negeri merupakan awal dari perbaikan tata kelola keuangan parlemen.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai langkah Presiden Prabowo mencabut sejumlah tunjangan anggota DPR serta melakukan moratorium kunjungan luar negeri merupakan awal dari perbaikan tata kelola keuangan parlemen.

Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan pemborosan sekaligus mendorong efisiensi kinerja DPR.

Badiul Hadi, Peneliti Fitra menilai, tunjangan anggota DPR yang paling mungkin dicabut meliputi tunjangan perumahan, komunikasi intensif, jabatan, hingga tunjangan tambahan lain seperti PPh Pasal 21, kehormatan, dan listrik-telepon.

“Jika semua pos ini dicabut, potensi penghematan cukup signifikan. Namun angkanya baru bisa dipastikan setelah Sekretariat Jenderal DPR memublikasikan daftar resmi tunjangan yang akan dicabut,” ujarnya kepada Kontan, Senin (1/9/2025).

Selain itu, Fitra menilai moratorium perjalanan luar negeri DPR juga penting untuk efisiensi. Menurut Badiul, anggaran perjalanan luar negeri selama ini sulit dipertanggungjawabkan manfaatnya.

“Tidak ada bukti kuat bahwa perjalanan luar negeri berkontribusi signifikan pada kualitas legislasi. DPR sebaiknya memaksimalkan anggaran reses yang sudah sangat besar untuk menyerap aspirasi publik di dalam negeri,” jelasnya.

Badiul bilang, pencabutan tunjangan maupun moratorium perjalanan luar negeri tidak akan mengurangi kinerja DPR. Sebaliknya, hal itu justru mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif.

“Fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting lebih membutuhkan riset, partisipasi publik, serta kerja nyata di dalam negeri, daripada biaya perjalanan yang mahal,” tambahnya.

Namun, Fitra menilai, kebijakan ini baru langkah awal. Untuk memperbaiki tata kelola anggaran DPR secara menyeluruh, perlu reformasi kelembagaan yang lebih mendasar.

“DPR harus membuka detail anggaran perjalanan, mengaudit manfaat setiap kunjungan kerja, menata ulang standar biaya, serta menyediakan dashboard anggaran yang transparan agar publik bisa menilai penggunaan anggaran secara nyata,” kata Badiul.