Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, meminta pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan proyeksi ekonomi makro yang realistis di tengah ketidakpastian global akibat perang konvensional, perang dagang, hingga proteksionisme.
Menurutnya, situasi global saat ini mengingatkan pada idiom same storm, different boats, di mana banyak negara menghadapi badai yang sama, tapi dengan kemampuan bertahan yang berbeda.
Kendati begitu, Said meyakini Indonesia masih memiliki kemampuan yang baik menghadapi badai eksternal tersebut.
"Untuk itu kami berharap pemerintah mengajukan angka-angka asumsi ekonomi makro yang realistis, namun tetap menginjeksikan harapan, bahwa perekonomian nasional bisa tumbuh inklusif," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
Meski tantangan global berat, Said menilai ada ruang optimisme. IMF memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh 3% pada 2026, naik dari 2,8% tahun ini. Sementara negara berkembang diperkirakan tumbuh 3,9% dari 3,7%.
Baca Juga: Banggar DPR Akui RAPBN 2026 Lebih Moderat dan Realistis
Oleh karena itu, ia menilai proyeksi tersebut memberikan peluang perekonomian nasional tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini.
Di sisi lain, Said menilai bahwa tren proteksionisme imbas perang dagang harus cepat bisa dijawab dengan kemandirian pangan energi.
Menurutnya, pemerintah tidak cukuo hanya dengan mengandalkan strategi bertahan dengan membuka fiskal ekspansif melalui defisit APBN.
"Kita perlu mengombinasikannya dengan strategi kebijakan ofensif dalam membangun ketahanan energi dan pangan. India memiliki strategic petroleum reserve. Kita apa? Itu yang harus kita jawab," terang Said.
Ia menyambut baik capaian pertanian dan peternakan yang tumbuh masing-masing 10,52% dan 8,8% pada kuartal I 2025. Menurutnya, capaian awal ini perlu dikawal dalam kerangka kebijakan jangka panjang.
Sementara itu, pertumbuhan ekspor nasional tumbuh 6,6% pada kuartal I 2025 dinilai positif. Namun Said mengingatkan dampak kebijakan tarif dagang Presiden Donald Trump masih bisa mengguncang perdagangan global.
Karena itu, diplomasi dagang Indonesia harus lebih ekspansif dan tidak bergantung pada AS maupun Tiongkok.
Baca Juga: Banggar DPR Rekomendasikan Berbagai Kebijakan untuk Tingkatkan Pendapatan Negara 2026
Di sisi lain, pertumbuhan investasi hanya 2,12% pada kuartal I 2025. Ia berharap tidak semakin terkoreksi pada kuartal berikutnya karena investor lebih memilih wait and see dan memarkir modalnya pada asset safe haven seperti emas, dan mata uang global yang dianggap lebih stabil.
Namun situasi ini bisa dibaca sebagai peluang, dengan demikian pemerintah harus menyiapkan strategi investasi lebih komprehensif.
"Tujuannya meyakinkan investor bahwa modal yang mereka injeksikan ke Indonesia menjanjikan imbal hasil yang sangat menarik, terutama pada sektor riil. Tujuannya mendorong permintaan dan menyerap lapangan kerja baru," katanya.
Said juga menyoroti depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Ia mendorong pemerintah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional agar tidak terlalu tergantung pada dolar.
"Perlu kita perluas local currency dalam transaksi ekspor-impor dengan mitra dagang strategis," terang Said.
Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan strategi baru agar dana pihak ketiga di perbankan lebih tersalurkan ke sektor riil.
Pasalnya, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tinggi cenderung menyerap dana masyarakat, membuat bank lebih memilih obligasi ketimbang kredit produktif.
Baca Juga: Banggar DPR Proyeksikan Belanja Negara 2026 Naik jadi Rp 3.820 Triliun
"Kami yakin Saudari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia memiliki cara untuk itu," katanya.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun atau naik Rp282,2 triliun dari 2025. Kenaikan terbesar berasal dari pajak yang diproyeksikan naik dari Rp 2.387,3 triliun menjadi Rp 2.692 triliun.
"Pimpinan Banggar mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan tarif pajak, apalagi kondisi perekonomian rakyat tidak baik baik saja," imbuh Said.
Ia juga meminta Ditjen Pajak jangan berburu di kebun binatang, melainkan memperluas kebun binatang.
Artinya, dengan cara memperbesar skala usaha para pelaku usaha dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan.
Baca Juga: Daftar 8 Agenda Prioritas Prabowo di RAPBN 2026, Ada Ketahanan Pangan hingga MBG
Namun, Said mengkritisi penurunan dana transfer ke daerah dari Rp 919 triliun pada 2025 menjadi Rp 650 triliun di RAPBN 2026. Menurutnya, hal ini bisa menghambat pembangunan daerah dan berisiko membuat pemerintah daerah menaikkan pajak lokal yang akhirnya membebani rakyat.
Said juga mendorong pemerintah memperbarui data kemiskinan mengikuti perubahan Purchasing Power Parity (PPP) versi Bank Dunia, agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih akurat.
Said menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat harus menjadi game changer dan program yang bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik.
"Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumberdaya sia-sia. Kuncinya pada tata kelola yang akuntabel, transparan dan partisipatif," pungkasnya.
Baca Juga: Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tidak Kerek Tarif Pajak di 2026
Selanjutnya: GEGI Sebut Penurunan Daya Beli Pengaruhi Penjualan Asuransi Logistik
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (22/8), Provinsi Ini Siaga Waspada Hujan Lebat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30072514251800.jpg)
