kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.326.000 1,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Fadli Zon minta Mendagri teruskan e-KTP


Selasa, 25 November 2014 / 14:22 WIB
Fadli Zon minta Mendagri teruskan e-KTP
ILUSTRASI. Analis menilai: kinerja PT Indo Tambangraya Megah Tbk sulit tumbuh karena harga batubara yang rendah dan naiknya biaya


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melanjutkan penerbitan KTP elektronik (e-KTP). Hal itu disampaikan Fadli setelah mengecek server data e-KTP yang terletak di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami lihat tidak ada alasan untuk dihentikan. Tidak boleh ada data yang dihentikan," ujar Fadli seusai melakukan pengecekan server data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Pengecekan itu dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Tjahjo bahwaserver data e-KTP tidak berada di Indonesia. Atas dasar itu, Tjahjo menghentikan untuk sementara penerbitan e-KTP.

Menurut Fadli, semua perekaman data kependudukan tidak bisa dihentikan karena setiap saat berubah lantaran adanya kelahiran hingga kematian. Jika Tjahjo beralasan penghentian hanya terkait pencetakannya, Fadli mengaku tak mengerti alasannya.

Pasalnya, saat ini sudah 172 juta data warga yang direkam. Sebanyak 145 juta di antaranya sudah diterbitkan dan dikirim langsung kepada warga.

"Itu kan tinggal dicetak saja. E-KTP ini harus terus ada karena merupakan single identity yang diperlukan setiap warga. Selama republik ini masih ada, e-KTP sudah seharusnya masih ada," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Di dalam kunjungannya ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Fadli juga meyakini bahwa data yang dihimpun oleh kementerian telah akurat sesuai dengan data perekaman di tingkat kelurahan.

Untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan ini, Fadli meminta agar koordinasi ditingkatkan lagi antara kementerian serta Lembaga Sandi Negara dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta para pakar.

"Tidak perlu pakai dari luar negeri. Pakar-pakar kita juga sudah banyak yang ahli," imbuh dia.(Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×