/2026/07/21/1133253698.jpg "Ekonomi RI Kalah Kencang dari Vietnam hingga Singapura, Apa Penyebabnya?")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Di tengah tekanan ketidakpastian global yang juga dihadapi negara-negara lain, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,29% secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan Malaysia yang tumbuh 5,8% yoy, Singapura 5,7% yoy, dan Vietnam yang melesat hingga 8,4% yoy.
Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai capaian tersebut mencerminkan masih adanya tantangan struktural dalam perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan daya tarik investasi dan produktivitas.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan berbagai pembenahan apabila ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus level 6% pada tahun ini. Salah satu faktor yang paling menentukan adalah peningkatan investasi.
Baca Juga: BRIN Klaim Teknologi ANG Berpotensi Pangkas Subsidi LPG Rp 26 Triliun
“Tanpa investasi yang masuk, sulit bagi kita untuk keluar dari pertumbuhan di bawah 6%,” ujar Juniman kepada Kontan, Kamis (6/8/2026).
Ia menilai pertumbuhan investasi Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Investasi di Indonesia hanya tumbuh sekitar 6%, sedangkan negara lain mampu mencatatkan pertumbuhan investasi hingga dua digit.
Padahal, investasi memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian. Masuknya investasi akan mendorong pembangunan fasilitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, hingga memperkuat daya beli masyarakat.
“Investasi itu bukan hanya soal modal masuk, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru,” katanya.
Juniman menilai selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terlalu bergantung pada konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Padahal, kedua komponen tersebut memiliki keterbatasan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dari sisi belanja pemerintah, ruang fiskal juga semakin sempit. Anggaran negara sekitar Rp 3.000 triliun tidak seluruhnya dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran utang, belanja pegawai, serta kebutuhan rutin lainnya.
Baca Juga: Pemerintah Menyiapkan Enam Strategi Perkuat Ekosistem Digital Nasiona
Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pun dinilai terbatas karena hanya sebagian kecil anggaran yang benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan belanja pemerintah yang mencapai sekitar 21% pada kuartal I-2026 dan 15% pada kuartal II-2026, namun pertumbuhan ekonomi tetap bertahan di kisaran 5%.
Investasi dan Industrialisasi Jadi Penentu
Juniman menegaskan pemerintah perlu menjadikan investasi sebagai prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, Indonesia juga tidak bisa terus mengandalkan konsumsi domestik, tetapi harus memperkuat ekspor melalui peningkatan nilai tambah produk.
Menurutnya, program hilirisasi yang telah dijalankan pemerintah harus dilanjutkan dengan industrialisasi secara lebih masif agar mampu menghasilkan produk manufaktur bernilai tambah tinggi.
Ia menilai Indonesia tidak boleh terus bergantung pada sektor-sektor dengan nilai tambah rendah. Sebaliknya, Indonesia perlu bergerak menuju industri manufaktur berteknologi tinggi seperti yang dilakukan China dan Vietnam.
Juniman mencontohkan Vietnam yang berhasil meningkatkan ekspor karena tidak hanya mengandalkan produk berbiaya murah, tetapi juga mulai memproduksi barang manufaktur dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Sementara itu, China dinilai sukses melakukan transformasi ekonomi. Negara tersebut yang sebelumnya dikenal sebagai eksportir produk murah kini berkembang menjadi pemain utama di industri teknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menurut Juniman, Indonesia harus melakukan transformasi serupa agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Namun, transformasi tersebut tidak dapat hanya mengandalkan sektor swasta. Pemerintah juga harus menyediakan fondasi berupa kemudahan investasi, kepastian hukum, dan regulasi yang konsisten.
“Investor asing membutuhkan kepastian jangka panjang karena investasi langsung atau foreign direct investment membutuhkan waktu lama untuk kembali,” ujarnya.
Baca Juga: Data BPS Ungkap IKLHI Haji 2026 Tembus 83,28%, Menhaj Bidik Peningkatan Layanan
Ia menilai pengalaman Indonesia pada periode 1990–1997 menunjukkan bahwa investasi dalam jumlah besar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya.
Belajar dari Vietnam, Malaysia, dan Singapura
Juniman mengatakan Indonesia perlu belajar dari Vietnam, Malaysia, dan Singapura dalam mengelola perekonomian. Menurutnya, negara-negara tersebut mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena lebih agresif menarik investasi sekaligus menjaga aktivitas ekonomi domestik.
“Mereka tidak hanya memberikan insentif di atas kertas, tetapi aktif mendekati investor,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia masih memiliki kelemahan dalam pendekatan kepada investor. Pemerintah dinilai lebih banyak menawarkan berbagai insentif seperti tax holiday, tetapi belum cukup aktif melakukan komunikasi langsung dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi berinvestasi.
Juniman mencontohkan perusahaan teknologi seperti Apple yang memilih memperluas investasi di Malaysia dan Vietnam karena kedua negara tersebut dinilai lebih proaktif dalam menarik investor.
Selain investasi, negara-negara tersebut juga dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan perlindungan terhadap kelompok berpendapatan rendah maupun menengah. Vietnam juga dinilai berhasil mentransformasi ekonominya dari basis pertanian menuju sektor manufaktur.
Negara tersebut tidak lagi hanya mengandalkan tenaga kerja murah, tetapi juga mulai membangun tenaga kerja terampil yang mampu mengoperasikan teknologi modern.
Menurut Juniman, Indonesia perlu melakukan reformasi besar-besaran di sektor pendidikan, sistem ketenagakerjaan, industri digital, organisasi, serta regulasi agar mampu meningkatkan daya saing.
Baca Juga: Prabowo Akui Anggaran Riset RI Minim, Janji Tambah Dana Lewat Efisiensi
Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan bertahan di kisaran 5% apabila tidak ada perubahan struktural yang signifikan. Menurutnya, pertumbuhan sekitar 5,3% sudah menjadi batas maksimum jika tidak disertai peningkatan investasi, industrialisasi, dan produktivitas.
“Kalau ada perubahan mendasar tentang investasi, saya berani mengatakan bisa di atas 6%. Kalau tidak, hanya menjadi pembicaraan,” ujarnya.
Juniman juga menilai pertumbuhan ekonomi membutuhkan sumber pendanaan yang kuat. Ia menyebut sektor perbankan sebenarnya masih memiliki ruang pembiayaan yang besar karena dana yang belum tersalurkan (undisbursed loan) mencapai sekitar Rp 2.500 triliun.
Namun, dana tersebut belum bergerak optimal karena dunia usaha masih menunggu kepastian mengenai iklim investasi dan prospek ekonomi. Apabila kepercayaan pelaku usaha kembali meningkat, dana tersebut berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Menurut Juniman, Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup perbaikan iklim investasi, percepatan industrialisasi, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan daya beli masyarakat, penyederhanaan regulasi, hingga koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Tanpa perubahan struktural tersebut, Indonesia berisiko tertahan pada pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
