Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kendati harga minyak mentah dunia dalam tren menurun, pemerintah belum berniat untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga minyak mentah dunia saat ini semakin menurun.
Pada Selasa (29/11) pukul 17.40 WIB, harga minyak west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari 2023 di New York Mercantile Exchange ada di US$ 79,31 per barel. Jika menghitung sejak 31 Oktober 2022 yang kala itu ada di level US$ 85,40 per barel, maka harga minyak sudah turun 7,13%.
Sementara itu, rerata Indonesia Crude Price (ICP) Oktober ke level US$ 89,10 per barel, sudah berada di bawah target harga ICP yang sebesar US$ 100 per barel.
Baca Juga: Inflasi November 2022 Diproyeksi Capai 0,2%, Ini Kata Ekonom
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan, faktor untuk menurunkan harga BBM tidak hanya dilihat dari harga ICP saja melainkan dari pergerakan nilai tukar rupiah.
Ia memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah masih akan terus melemah. Sehingga dua faktor antara kondisi ICP dan nilai tukar menjadi pertimbangan pemerintah ketika akan menetapkan harga eceran BBM bersubsidi.
Ia melihat harga ICP pada Oktober yang berada di level US$ 89,10 per barel memang menurun, namun hanya turun tipis di bawah US$ 100 per barel. Artinya masih ada risiko harga ICP kembali mendekati level US$ 100 per barel.
“Kurs rupiah juga sebetulnya sudah di atas asumsi, dan ada potensi masih akan melemah, sehingga dua variabel tadi yang menentukan harga keekonomian subsidi. Ini juga yang jadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan harga eceran BBM bersubsidi,” tutur Abra kepada Kontan.co.id, Selasa (29/11).
Abra menilai, jika pemerintah menurunkan harga jual BBM bersubsidi maka akan ada risiko harus menambah kompensasi energi. Sebab, dengan kondisi kurs dan ICP saat ini, harga keekonomian BBM bersubsidi masih di kisaran Rp 12.000 hingga Rp 14.000.
“Harga keekonomian dengan ICP tadi kisarannya Rp 12.000 hingga Rp 14.000. Dengan harga jual pertalite sekarang pemerintah masih memberikan kompensasi,” terang Abra.
Selain itu, adanya kekhawatiran harga ICP yang bisa kembali ke level di atas US$ 100 per barel juga bisa memicu adanya shock kepada inflasi, karena pemerintah harus menyesuaikan harga kembali ketika harga BBM sudah diturunkan.
Baca Juga: Harga Minyak Mentah Turun Makin Dalam
Lebih lanjut, Abra menilai, harga BBM bersubsidi hanya bisa turun dalam kondisi yang aman ketika ICP bisa mendekati level US$ 70 per barel, atau mendekati asumsi ICP yang ada dalam APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel dengan asumsi harga pertalite masih sebesar Rp 7.650 per liter.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun di dalam APBN 2022 itu minimal akan sebesar Rp 591 apabila harga ICP di level US$ 85 per barel. Meningkat dari yang sudah dianggarkan saat ini yakni sebesar Rp 502 triliun.
Namun, jika harga ICP naik ke level US$ 99 per barel, maka besaran anggaran subsidi dan kompensasi energi ikut naik menjadi Rp 605 triliun.
“Jika harga ICP di atas US$ 100, total subsidi ke masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai Rp 649 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Namun angka-angka proyeksi anggaran tersebut akan sedikit lebih rendah dari perkiraan Rp 698 triliun yang pernah disebut pemerintah karena harga BBM subsidi telah dinaikkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
