Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengemukakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) masih belum tepat sasaran.
Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian fungsi bansos sebagai salah satu dari tiga strategi utama dalam mengatasi kemiskinan.
Menurut Huda, bansos memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin agar kenaikan kebutuhan tidak membuat mereka semakin miskin.
"Bansos diberikan agar masyarakat miskin dapat membeli barang kebutuhan, seperti bahan pangan dan sembako," ungkapnya kepada Kontan pada Selasa (30/1).
Baca Juga: Bagikan Bansos Beras di Bantul Yogyakarta, Jokowi Sebut Kualitas Premium
Kedua, bansos juga bertujuan sebagai stimulus bagi masyarakat untuk tetap konsumsi dan berproduksi, terutama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebanyak 50 persennya berasal dari konsumsi rumah tangga.
"Meskipun masih banyak pekerjaan rumah (PR), saya rasa bansos telah sesuai dengan jalurnya untuk menjaga daya beli masyarakat," tambahnya.
Namun, Huda menekankan bahwa masih terdapat PR yang signifikan terkait pemberdayaan ekonomi. Banyak masyarakat miskin yang belum keluar dari garis kemiskinan, dan pelaku usaha yang masih belum banyak yang mengalami peningkatan status.
Huda mengakui bahwa penyaluran bansos masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam dua kondisi kesalahan.
Baca Juga: Pemerintah Gencar Salurkan Bansos Awal 2024, Sarat Muatan Politik?
Pertama, kesalahan eksklusi, di mana orang yang seharusnya memenuhi syarat tidak menerima bansos. Kedua, kesalahan inklusi, di mana orang yang seharusnya tidak memenuhi syarat malah mendapatkan bantuan.
Kedua kesalahan ini berasal dari data yang tidak valid dan penggunaan data yang tidak terintegrasi. Oleh karena itu, Huda menekankan pentingnya perbaikan data sebagai langkah utama.
"Data Registrasi Sosial Ekonomi BPS seharusnya dapat digunakan untuk melihat data orang miskin berdasarkan nama dan alamat," tegasnya.
Baca Juga: Tebar Bansos Pangan, Pemerintah Optimistis Inflasi Terjaga di 2,5% Plus Minus 1%
Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo pertama kali meluncurkan bantuan beras seberat 10 kg pada bulan Maret 2023 sebagai upaya untuk meredam kenaikan harga beras yang terus meningkat sejak Agustus 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
