Ekonom: Pemerintah perlu memperluas cakupan bansos

Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo

Seiring dengan perpanjangan waktu penyaluran bansos, pemerintah juga memangkas anggaran yang disalurkan. Mulai bulan Juli-Desember, besaran bansos sembako, tunai, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang diterima masyarakat akan berkurang dari semula Rp 600 ribu/bulan menjadi Rp 300 ribu/bulan.

Adanya kebijakan tersebut, menurut Yusuf akan memberikan penyesuaian terhadap pertumbuhan konsumsi. Menurutnya, tak menutup kemungkinan apabila sepanjang tahun ini konsumsi hanya akan mencapai 2%, terlebih jika efek dari Corona masih akan terasa sampai dengan kuartal III-2020.

Menurut Yusuf, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan banyak biaya di dalam bansos, tetapi ini tidak serta merta dapat mendorong kepercayaan konsumen untuk melakukan konsumsi.

Baca Juga: Meski defisit bertambah, Sri Mulyani masih berharap ekonomi tumbuh 2,3%

"Hal ini juga terkonfirmasi dari survei indeks keyakinan konsumen (IKK), serta ekspektasi ekonomi pada bulan April yang menunjukkan penurunan cukup drastis pada level 84. Padahal bulan sebelumnya masih mencapai level 113,8," kata dia.

Untuk saat ini, hal yang dapat mendorong kepercayaan konsumen untuk melakukan konsumsi adalah adanya sentimen positif dari penurunan kasus Covid-19. Selain penguatan bansos, pemerintah juga perlu memfokuskan pada upaya pemulihan di bidang kesehatan terlebih dahulu.

Semakin cepat pemerintah bisa melakukan pemulihan kesehatan, maka semakin cepat aktivitas bisnis bisa berjalan dan kepercayaan konsumen juga akan kembali berdampak pada tingkat konsumsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News