Ekonomi Tumbuh 5,29%, Banggar DPR Soroti Perlambatan Industri Pengolahan

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II-2026. 

Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah karena terdapat sejumlah sektor strategis yang mulai menunjukkan perlambatan.

Menurut Said, capaian tersebut patut disyukuri mengingat perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik. 

Baca Juga: Bulog Perluas Distribusi Beras Premium ke Ritel Modern

Meski demikian, pemerintah perlu mencermati pelemahan di sektor industri pengolahan dan pertanian yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

"BPS baru saja merilis angka perekonomian nasional. Di tengah gejolak geopolitik dan perekonomian global yang tidak menentu, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29%," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II banyak ditopang oleh faktor musiman. Libur sekolah pada Juli mendorong pertumbuhan sektor akomodasi, makanan, dan minuman hingga 10,6%. 

Sementara masa penerimaan peserta didik baru dan kenaikan kelas ikut mengerek sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,97%.

Selain itu, cuaca panas selama musim kemarau meningkatkan konsumsi listrik untuk pendingin ruangan. Di sisi lain, konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga gas turut mengangkat pertumbuhan sektor listrik dan gas hingga 10,81%.

Namun demikian, Said menyoroti melambatnya kinerja industri pengolahan. Pada kuartal I-2026, sektor tersebut masih tumbuh 5,04% (yoy), tetapi pada kuartal II melambat menjadi 4,52%.

Menurutnya, perlambatan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, yakni sekitar 18,5%, sekaligus menyerap sekitar 13,5% tenaga kerja nasional yang mayoritas merupakan pekerja formal.

"Kenapa pemerintah penting mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5% dari PDB, sekaligus kontributor 13,5% tenaga kerja nasional," katanya.

Baca Juga: Viral Komentar Nirempati Dokter & Perawat Kepada Pasien, Ini Ucapan untuk Orang Sakit

Hal serupa juga terjadi pada sektor pertanian. Meski Indonesia memasuki musim panen padi di berbagai daerah, pertumbuhan sektor pertanian justru melambat dari 4,97% pada kuartal I menjadi 3,8% pada kuartal II-2026.

Padahal, sektor pertanian memiliki peran strategis karena berkontribusi sekitar 13,57% terhadap PDB dan menjadi sumber penghidupan bagi 28,75% tenaga kerja nasional.

Dari sisi permintaan domestik, Said menilai konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi meski mengalami sedikit perlambatan. 

Setelah tumbuh 5,52% pada triwulan I karena terdorong momentum Lebaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05% pada kuartal II.

Menurutnya, capaian tersebut tetap positif mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53,3% terhadap PDB nasional.

Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87%, sedangkan ekspor meningkat 4,13%. Kinerja ekspor ini dinilai membaik signifikan dibandingkan kuartal I-2026 yang hanya tumbuh 0,9%.

Selain menyoroti pertumbuhan ekonomi, Said juga menilai tantangan besar masih membayangi sektor ketenagakerjaan. Meskipun jumlah pekerja formal maupun informal sama-sama meningkat, komposisi tenaga kerja Indonesia masih didominasi pekerja informal.

Data BPS menunjukkan jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026 atau sekitar 40,7% dari total pekerja. Sementara pekerja informal naik dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang atau sekitar 59,3%.

Menurut Said, peningkatan pekerja formal belum mampu mengubah struktur pasar tenaga kerja secara signifikan. 

Bahkan dibandingkan November 2025, proporsi pekerja informal justru meningkat sekitar 1,6%, sedangkan pekerja formal turun dengan persentase yang sama.

Ia menilai tantangan pemerintah ke depan adalah memperbesar penyerapan tenaga kerja formal melalui perbaikan iklim usaha, khususnya di sektor industri dan perdagangan, serta memperluas akses pendidikan tinggi.

Said juga mengaitkan dominasi pekerja informal dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data BPS, rasio gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Di wilayah perkotaan, rasio gini meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.

Menurutnya, pekerja formal relatif lebih terlindungi karena memiliki akses terhadap berbagai jaminan sosial. Sebaliknya, pekerja informal lebih rentan terhadap tekanan kenaikan biaya hidup, terutama pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan.

Oleh karena itu, Said meminta pemerintah memperkuat program afirmasi bagi pekerja informal, antara lain melalui pemberian beasiswa, kemudahan akses BPJS, serta perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

BPS Sebut Bisnis Jasa Kesehatan Tumbuh Kuat, Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi

INDEF Menilai Pertumbuhan Ekonomi RI 5% Belum Mencerminkan Perbaikan Kualitas