Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan dukungan tambahan anggaran untuk membantu mengurangi dampak wabah virus corona, terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin. Dukungan ini diberikan dalam bentuk perluasan subsidi bantuan sosial (bansos) pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Perluasan program bansos tersebut diberikan untuk membantu mendorong konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan paling rentan. Adapun anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 172,10 triliun.
Baca Juga: Jelang pilkada, penyaluran bansos bisa jadi ajang kampanye politik
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, perluasan pemberian bantuan subsidi ini memang berpotensi dapat membantu kelompok masyarakat menengah ke bawah.
"Namun, penambahan subsidi ini juga perlu dibarengi dengan pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin (DTPPFM), karena data inilah yang akan menentukan tepat atau tidaknya sasaran program perluasan bansos," kata Rendy kepada Kontan.co.id, Senin (18/5).
Yusuf melanjutkan, kecukupan subsidi ini juga perlu dikombinasikan dengan bantuan lain agar dapat mendorong konsumsi masyarakat. Misalnya, seperti perluasan bansos kepada kelompok masyarakat rentan miskin dan hampir miskin yang berada di luar garis kemiskinan.
Ia menjelaskan, jumlah kelompok rentan miskin dan hampir miskin saat ini mencapai sekitar 60 juta penduduk. Jadi kemampuan perluasan bansos yang diberikan pemerintah untuk mendorong konsumsi akan tergantung pada jumlah nominal dan penerima bantuan.
Baca Juga: Ini rincian alokasi belanja negara senilai Rp 427,46 triliun untuk pemulihan ekonomi
"Seperti misalnya bansos tunai non-jabodatabek yang dipatok Rp 600.000, untuk beberapa daerah sepertinya Yogyakarta misalnya mungkin akan relatif cukup, tetapi kalau kota besar seperti Surabaya tentu kisaran Rp 600 ribu relatif kurang. Pasalnya, biaya hidup di setiap kota kan berbeda," papar Yusuf.
Seiring dengan perpanjangan waktu penyaluran bansos, pemerintah juga memangkas anggaran yang disalurkan. Mulai bulan Juli-Desember, besaran bansos sembako, tunai, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang diterima masyarakat akan berkurang dari semula Rp 600 ribu/bulan menjadi Rp 300 ribu/bulan.
Adanya kebijakan tersebut, menurut Yusuf akan memberikan penyesuaian terhadap pertumbuhan konsumsi. Menurutnya, tak menutup kemungkinan apabila sepanjang tahun ini konsumsi hanya akan mencapai 2%, terlebih jika efek dari Corona masih akan terasa sampai dengan kuartal III-2020.
Menurut Yusuf, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan banyak biaya di dalam bansos, tetapi ini tidak serta merta dapat mendorong kepercayaan konsumen untuk melakukan konsumsi.
Baca Juga: Meski defisit bertambah, Sri Mulyani masih berharap ekonomi tumbuh 2,3%
"Hal ini juga terkonfirmasi dari survei indeks keyakinan konsumen (IKK), serta ekspektasi ekonomi pada bulan April yang menunjukkan penurunan cukup drastis pada level 84. Padahal bulan sebelumnya masih mencapai level 113,8," kata dia.
Untuk saat ini, hal yang dapat mendorong kepercayaan konsumen untuk melakukan konsumsi adalah adanya sentimen positif dari penurunan kasus Covid-19. Selain penguatan bansos, pemerintah juga perlu memfokuskan pada upaya pemulihan di bidang kesehatan terlebih dahulu.
Semakin cepat pemerintah bisa melakukan pemulihan kesehatan, maka semakin cepat aktivitas bisnis bisa berjalan dan kepercayaan konsumen juga akan kembali berdampak pada tingkat konsumsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
