Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Namun, ia juga memberi beberapa catatan, antara lain harus ada kejelasan terhadap jenis produk impor yang dilakukan pengendalian. Pengendalian impor bahan baku seperti gavalum (bahan baku baja ringan), cold rolled coil (CRC) dan hot rolled coil (HRC) justru dapat berpotensi merugikan daya saing industri baja dalam negeri.
Pasalnya Krakatau Stell yang mestinya fokus membangun industri hulu (memperbesar produksi CRC dan HRC) terbukti masih lemah dan tidak efisien. Kata Enny, jika pengendalian diterapkan pada bahan baku, maka akan memperpanjang rantai proses importasi dan berdampak pada peningkatan biaya bahan baku.
Di sisi lain, Permendag 77/2016 tentang Ketentuan Impor Ban merupakan langkah maju karena disusun untuk mendorong industri nasional karena impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-P) yang telah mendapatkan ijin dari Menteri. Sehingga, impor yang dilakukan, semata untuk melengkapi proses produksi Ban dalam negeri.
“Ini langkah yang tepat, guna semakin mendorong hilirisasi industri karena Indonesia memiliki perkebunan karet yang sangat luas. Juga industri Ban juga sudah cukup berkembang di Indonesia. Hal yang penting, Pemerintah juga harus tetap menjaga agar terjadi persaingan yang sehat, tidak menumbuhkan praktik kartel,” papar Enny.
Enny menegaskan, tak kalah penting, pemerintah harus memiliki keberpihakan yang kongkrit. Tidak hanya berorientasi jangka pendek, yang penting terpenuhi kebutuhan dan harga terkendali. Ketahanan industri di dalam negeri juga jauh lebih penting.
Karena itu, menurut Enny, pemerintah harus lebih mendengar pelaku industri yang menampung ribuan pekerja dan penyumbang pajak yang besar. Ketimbang, hanya sekadar mendengarkan keluhan-keluhan importir/trader semata.
“Peningkatan produktivitas nasional membutuhkan produsen-produsen yang tangguh daripada sekadar pedagang/trader,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
