/2015/03/06/479825951.jpg "Menguji pengetatan impor hortikultural")
Reporter: Noverius Laoli | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang salah satu isinya mewajibkan para importir mendapatkan rekomendasi impor (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemdag dinilai tidak terlalu berdampak pada pemasukan produk-produk hortikultura.
Ketua Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Benny Kusbini mengatakan kebijakan ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebab sebelumnya beberapa produk hortikultura seperti bawang putih pernah di wajibkan memiliki RIPH dan SPI. Kemudian dibebaskan lagi dan kembali diwajibkan lagi.
"Aturan ini sebenarnya maksudnya mengatur tata niaga impor pangan yang masuk untuk melindungi petani dalam negeri," ujar Benny kepada KONTAN, Minggu (4/6).
Namun ia mengingatkan beleid ini kerap tidak konsisten dalam penerapannya. Sebab sering terjadi pada saat terjadi panen raya produk hortikultura dalam negeri pun, ada saja produk impor yang masuk. Ia mengusulkan seharusnya pemerintah membatasi saja impor produk hortikultura, khususnya pangan pokok di serahkan pada BUMN. Sehingga pemerintah dapat mengontrol ketersediaan pangan dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
