Ekonom Ingatkan Koperasi Merah Putih Berisiko Buka Lapangan Kerja Tak Berkelanjutan

Selasa, 22 Juli 2025 / 10:07 WIB

ILUSTRASI. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dinilai berisiko menciptakan lapangan kerja yang tidak berkelanjutan ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom.

Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan bahwa program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto berisiko menciptakan lapangan kerja yang tidak berkelanjutan dan meningkatkan inefisiensi ekonomi jika tidak disertai dengan penciptaan aktivitas ekonomi baru.

"Yang terpenting bagi Koperasi Merah Putih adalah menciptakan aktivitas ekonomi baru. Jika hanya mengambil alih bisnis yang sudah ada, Koperasi Merah Putih tidak akan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Kalaupun tercipta lapangan kerja, itu justru mencerminkan inefisiensi ekonomi," kata Wijayanto kepada Kontan, Senin (21/7).

Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih secara nasional dilakukan Senin (21/7), menandai dimulainya operasional 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap koperasi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, terutama di daerah-daerah pedesaan.

Namun Wijayanto menilai, jika koperasi hanya mengambil alih kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh pelaku swasta atau UMKM, seperti distribusi pupuk, gas, atau beras tanpa menciptakan nilai tambah baru, maka hal itu akan menyebabkan menurunnya produktivitas per tenaga kerja.

"Kue ekonomi yang sama justru dikerjakan oleh lebih banyak pihak. Dana yang dikucurkan hanya akan habis diserap untuk menopang inefisiensi tanpa menimbulkan pertumbuhan nyata," jelasnya.

Dalam skenario tersebut, koperasi juga akan mengalami ketergantungan pada modal eksternal.

"Kalau tidak menciptakan bisnis baru atau nilai tambah, mereka akan terus bergantung pada suntikan modal atau pinjaman hanya untuk mempertahankan eksistensinya," tambah dia.

Selain itu, ia memperingatkan risiko tingginya gagal bayar dalam program ini, mengingat banyak koperasi dibentuk karena dorongan dari atas (top-down), bukan dari inisiatif murni masyarakat yang melihat peluang usaha.

"Potensi gagal bayar sangat tinggi. Koperasi bisa menjadi tempat berkumpulnya para oportunis yang hanya mengejar dana murah," kata dia.

Terkait kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Wijayanto menjelaskan bahwa dampaknya sangat tergantung pada bagaimana modal koperasi dimanfaatkan.

“Jika Koperasi Merah Putih menciptakan bisnis baru, maka multiplier effect-nya bisa lebih dari satu kali. Tapi kalau hanya mengambil alih bisnis lama, dampaknya justru bisa kurang dari satu kali. Artinya, Koperasi Merah Putih bisa menjadi alternatif pemanfaatan dana yang buruk,” tegasnya.

Karena itu, ia menyarankan agar program ini sebaiknya dimulai sebagai proyek percontohan dalam skala kecil, antara 100 sampai 1.000 koperasi, untuk diuji dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum diperluas secara nasional.