Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan baru program Kartu Prakerja sudah diterbitkan. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
Dalam aturan ini, disebutkan bahwa pelaksanaan Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19.
Meski begitu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyarankan agar program Kartu Prakerja dihentikan secara total. Dia pun berpendapat akan lebih baik bila dana dari progam Kartu Prakerja lebih disalurkan melalui bansos yang telah ada.
Baca Juga: Anggota Komisi IX DPR minta kartu prakerja dihentikan dan dialihkan jadi bansos
Menurutnya, dana tersebut dibutuhkan mengingat anggaran untuk program bantuan sosial yang ada masih belum bisa menutupi kebutuhan penduduk miskin.
"Untuk mengcover jumlah penduduk miskin baru akibat Covid-19, dana bansos tentu masih kurang. Ini lebih efektif sebagai jaring pengaman," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (12/7).
Dia juga mengatakan, meski aturan program Kartu Prakerja sudah diubah, belum tentu target peserta program ini sesuai dengan sasaran. Hal ini disebabkan besarnya celah khususnya terkait data kepesertaan. Dia berpendapat, ancaman pidana bagi pemalsu data dalam perpres tak akan berefek besar.
Dia juga menilai, kartu Prakerja ini lebih baik dihentikan karena program ini belum dibutuhkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dia pun menilai, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan bukan karena karyawan tersebut tak memiliki skill.
"Orang di-PHK kan lebih karena perusahaan melakukan efisiensi dibanding karena kurangnya skill. Jadi masalahnya apa solusinya apa," kata Bhima.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay pun telah menyatakan hal yang sama. Menurut Saleh, peserta program prakerja belum tentu mendapatkan pekerjaan bila telah merampungkan pelatihan.
Baca Juga: PMO Kartu Prakerja pastikan penentuan platform bukan pengadaan barang dan jasa
Dia pun menyarankan agar program Kartu Prakerja tahun ini dihentikan sementara, sehingga anggaran yang belum terpakai bisa dialihkan menjadi bantuan sosial.
"Kalau pelatihan itu dialihkan menjadi bantuan sosial, itu lebih bermanfaat, bukan hanya kepada masyarakat yang di-PHK, tetapi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Anggaran itu kan besar," kata saleh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
