Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan penghematan anggaran hingga US$ 44 miliar atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya.
Kebijakan ini bertujuan untuk membiayai program-program unggulan dengan harapan tidak membebani anggaran negara dengan utang baru.
Namun, rencana efisiensi atau penghematan anggaran ini ibarat meniti di atas tali tipis, yakni harus dilakukan dengan penuh keseimbangan agar tidak terjatuh.
Mengutip paparan Prabowo saat berpidato di acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2), efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga putaran.
Putaran pertama adalah penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.
Putaran kedua melalui hasil efisiensi anggaran di seluruh K/L melalui penyisiran sampai ke satuan 9 atau item belanja K/l. Awalnya, efisiensi tersebut ditargetkan hanya Rp 306,69 triliun, tetapi hasilnya meningkat menjadi Rp 308 triliun.
Baca Juga: Prabowo Bakal Berhemat Hingga Rp 750 Triliun di 2025, DPR Beberkan Sumber Dananya
Namun, hasil efisiensi pada putaran kedua sebanyak Rp 59 triliun akan dikembalikan kepada 17 K/L. Dengan begitu, hasil efisiensi pada putaran kedua ini tersisa Rp 250 triliun.
Putaran ketiga merupakan tambahan penerimaan yang disasar dari dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 100 triliun bakal dikembalikan lagi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga dana yang dikantongi Prabowo pada putaran ketiga ini tersisa Rp 300 triliun.
Dengan begitu, dalam tiga putaran ini Prabowo akan mengantongi sekitar Rp 750 triliun dari kebijakan penghematan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto menganggap bahwa angka penghematan anggaran yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya sangat membingungkan.
Pasalnya, angka tersebut muncul secara tiba-tiba sehingga dipertanyakan darimana asal sumber dana untuk melakukan penghematan besar-besaran tersebut.
"Banyak ekonom yang masih sulit memahami darimana angka tersebut muncul. Dalam kenyataannya nanti, angka tersebut akan sulit untuk terwujud," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Senin (17/2).
Ia khawatir tanpa komunikasi yang jelas dari pemerintah, hal tersebut akan membingungkan para investor terhadap kebijakan di Indonesia yang ujungnya meningkatkan ketidakpastian.
"Betul, angka yang membingungkan justru akan meningkatkan ketidakpastian, bukan kepercayaan," katanya.
Ia mencontohkan seperti penghematan yang akan dilakukan Prabowo pada putaran ketiga. Ia menilai, pencapaian dividen sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025 kurang realistis untuk didapatkan apalagi dengan kondisi perekonomian tahun ini yang lebih menantang dibandingkan tahun 2024.
"Asumsi Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun menurut saya kurang realistis. Jika dividen BUMN 2024 mencapai Rp 85 triliun, target 2025 sebesar Rp 110 triliun saja sudah termasuk optimistis," kata Wija.
Wija juga khawatir penghematan anggaran yang terjadi secara masif dan mendadak ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Dana Efisiensi Anggaran Bakal Disalurkan ke MBG dan Danantara
Alokasi ke Danantara
Apalagi, hasil efisiensi ini salah satunya akan diinvestasikan untuk BPI Danantara, yang menurutnya butuh waktu yang lebih panjang untuk merealisasikannya meskipun dampaknya dirasa besar.
"Pasti ada pemotongan spending K/L akan berdampak secara seketika bagi ekonomi, apalagi jika pemangkasan terjadi secara masif dan mendadak seperti yang akan dilakukan tahun ini," imbuhnya.
Seperti yang diketahui, hasil efisiensi anggaran ini akan digunakan Prabowo untuk membiayai program MBG sebesar US$ 24 miliar. Sementara sisanya US$ 20 miliar akan diserahkan kepada BPI Danantara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, belanja pemerintah memang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, penghematan anggaran pada sektor-sektor tertentu akan berisiko menurunkan pergerakan ekonomi dan peluang penciptaan lapangan pekerjaan di sektor tersebut.
Baca Juga: Prabowo Sebut Bakal Ada 3 Putaran Penghematan Anggaran
Faisal juga menyoroti pengunaan penghematan anggaran tersebut untuk Danantara. Meskipun niatnya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan meningkatkan kemandirian dalam negeri, masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab terkait dengan bagaimana syarat-syarat, governance, dan tata kelola Danantara ini akan dijalankan.
Ia khawatir tanpa perhatian yang cermat, hal ini bisa menimbulkan kebocoran anggaran, membuka ruang bagi praktik korupsi, dan malah merugikan ekonomi yang seharusnya diuntungkan dari investasi ini.
"Di samping governance-nya, bagaimana bisa kemudian meng-create dana sedemikan besar melalui Danantara. Itu juga menjadi pertanyaan yang lain. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan dengan baik kalau ingin memprioritaskan pembiayaan untuk Danantara itu. Karena jika tidak itu tadi alih-alih mendapatkan keuntungan, malah bisa menjadi menimbulkan kerugian," kata Faisal.
Selanjutnya: OJK Minta Perbankan Evaluasi Penyaluran ke Fintech, Ini Kata GandengTangan
Menarik Dibaca: Tips Aman Lakukan Pembayaran via QRIS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
