Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan dirinya tetap menjadikan pemberantasan illegal fishing sebagai prioritas kerja di periode kepemimpinannya.
Menurutnya hal ini ditunjukkan dari ditangkapnya kapal-kapal ilegal selama dia memimpin. Semenjak dipimpin Edhy, terdapat tujuh kapal ikan asing ilegal yang ditangkap.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD temukan 24 UU bidang kelautan yang tumpang tindih
Kapal tersebut dari satu kapal berbendera Malaysia, tiga kapal berbendera Filipina dan tiga kapal berbendera Vietnam. Jumlah ini meningkat dibanding periode yang sama yaitu antara Oktober-Desember tahun lalu yang hanya menangkap tiga kapal ikan asing ilegal.
“Ini semoga jadi bukti bahwa pemerintah selalu ada upaya mencegah pencurian apapun. Kami selalu hadir. KKP selalu diback up Pol Air, TNI AL, Bakamla. Sumber daya alam kita terlalu besar sehingga harus kita pertahankan," ujar Edhy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/1).
Penangkapan terakhir dilakukan pada 30 Desember lalu, dimana KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berhasil menangkap tiga kapal ikan asing berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Edhy Prabowo tinjau sentra kelautan dan perikanan di Natuna
Kapal-kapal Vietnam itu terdiri dari KG 95118 TS, ukuran 125 GT, jumlah awak kapal sebanyak lima orang warga negara Vietnam, KG 94629 TS, ukuran 98 GT, jumlah awak kapal sebanyak 18 orang warga negara Vietnam serta KG 93255 TS ukuran 98 GT, jumlah awak kapal sebanyak 13 orang warga negara Vietnam.
Penangkapan dilakukan Kapal Pengawas milik KKP, yang terdiri dari KP. Orca tiga, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. Ditjen PSDKP-KKP juga telah berkoordinasi dengan TNI AL yang juga mengerahkan KRI Tjiptadi-381 dan KRI Teuku Umar-385 serta BAKAMLA yang mengirimkan KN. Tanjung Datu ke Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Dinilai tidak tegas soal Natuna, Luhut: Saya bukan orang bego
Edhy pun tak menampik keberhasilan penangkapan kapal-kapal ilegal tersebut tak lepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.
"Yang paling jelas kami di lapangan bahu membahu dengan TNI AL, TNI AD, TNI AU, Pol Air, Bakamla yang memberikan info sejak tanggal 27 Desember,” kata Edhy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
