Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sudah menetapkan setidaknya tiga undang-undang dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020. Hal itu guna menyelaraskan arah pemerintah dalam kebijakan fiskal yang bermuara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
Pada periode kepemimpinan DPR sebelumnya ada beberapa undang-undang yang mandeg di meja anggota legislatif tersebut di antaranya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan PPh, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Bea Meterai.
Baca Juga: Menko Airlangga: Sudah waktunya menurunkan suku bunga KUR
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memasukan UU Bea Meterai, Omnibus Law, dan UU KUP ke daftar UU yang akan diajukan dalam prolegnas 2020.
“Selain ketiga itu, saya baru mau bicarakan dengan pimpinan soal undang-undang apalagi yang nanti tanggal 20 November akan dimasukan ke prolegnas lewat ke baleg,” kata Dito kepada Kontan.co.id saat ditemui kantornya, Selasa (5/11).
Dito menegaskan ketiga udang-undang tersebut baru akan dibahas kembali pada awal tahun 2020. Adapun langkah pertama Komisi XI DPR RI adalah membahas UU Bea Meterai.
Baca Juga: Menko Airlangga berencana turunkan suku bunga KUR
Alasannya, secara kelengkapan UU yang menetapkan tarif meterai menjadi Rp 10.000 tersebut sudah rampung 80%. Hanya saja tinggal menunggu arahan dari Badan Legislasi agar UU Bea Meterai memenuhi syarat untuk carry over.
