Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong pemanfaatan bonus demografi dan pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah risiko perlambatan ekonomi global tahun ini.
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada 2022 menjadi 2,9% pada 2023.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan Presiden Jokowi terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, pelarangan ekspor sumber daya alam, surplus Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan, pemanfaatan bonus demografi, digitalisasi, hingga Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang dikebut sekarang untuk bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Jika Pemilu 2024 Ditunda, Uang Beredar yang Berpotensi Hilang Capai Rp 400 Triliun
Susiwijono menyebut pemerintah mendorong puncak bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini untuk dapat keluar dari middle income trap menjadi negara sejahtera atau high income.
“Pemerintah akan fokus dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi agar bisa menciptakan lapangan kerja. Sebab, jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Tingkat kemiskinan juga harus bisa diturunkan dengan berbagai program yang sedang berjalan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ucap dia dalam keterangan resmi, Kamis (2/3).
Selain itu, Susiwijono menyampaikan dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, pemerintah akan melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Adapun strategi kebijakan yang dilakukan, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Baca Juga: Ekonom Core Sebut Sektor Manufaktur Perlu Didorong untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 6%
Dia menyebut pangan berkontribusi besar terhadap inflasi. Oleh karena itu, dia menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mengontrol pengendalian inflasi.
"Hal itu dilakukan sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
