kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Dolar menguat, INTI ajukan perubahan harga RFID


Jumat, 01 November 2013 / 16:31 WIB
Dolar menguat, INTI ajukan perubahan harga RFID
ILUSTRASI. Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan produk baru Ertiga Suzuki Sport FF dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021). Tribunnews/Jeprima


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Nilai investasi sistem pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan alat pemantau Radio Frequency Identification (RFID) menjadi murah. Hal itu disebabkan menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Ali Mundakir, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), mengatakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) mengajukan perubahan harga pengembalian investasi proyek ini. Investasi INTI dalam bentuk dolar Amerika Serikat, sedangkan yang dibayarkan Pertamina dalam bentuk rupiah.

"Beberapa bulan terakhir nilai tukar dolar menguat. PT INTI mengeluhkan impor yang dilakukan. Padahal kontraktual menggunakan rupiah," ujar Ali, Jumat (1/11).

Ali menegaskan, pemasangan RFID di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan di kendaraan tidak berhenti dengan adanya perubahan nilai proyek yang diajukan INTI. Oleh sebab itu Pertamina meminta opini pihak ketiga yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan terhadap nilai proyek.

"Dalam kontrak proyek pengadaan RFID dipaparkan spesifikasi teknis serta harga," ungkap Ali.

Di wilayah Jakarta, sistem ini masih diujicobakan untuk memastikan kehandalan kinerja guna menghindari kerugian bagi pengusaha SPBU dan Pertamina. Apabila sistem terkendala maka pencatatan transaksi dilakukan secara manual namun akibatnya pemerintah tidak mau membayar jumlah BBM subsidi kepada Pertamina.

Hal ini berdasarkan perjanjian dengan pemerintah yang melakukan verifikasi penjualan BBM subsidi melalui sistem RFID itu. Tidak hanya Pertamina yang dirugikan tapi INTI selaku pemenang lelang pengadaan dan pemasangan SMPBBM pun dirugikan.

"BBM subsidi yang dikeluarkan juga tidak akan dibayar Pertamina," ungkap Ali. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×