kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 3.122.000   -13.000   -0,41%
  • USD/IDR 16.883   -11,00   -0,07%
  • IDX 8.091   73,90   0,92%
  • KOMPAS100 1.137   12,04   1,07%
  • LQ45 822   9,39   1,16%
  • ISSI 289   3,07   1,07%
  • IDX30 434   5,47   1,28%
  • IDXHIDIV20 524   7,06   1,37%
  • IDX80 127   1,53   1,21%
  • IDXV30 143   2,47   1,75%
  • IDXQ30 139   1,45   1,05%

UMP 2026 untuk Jakarta Segera Difinalkan Pekan ini


Senin, 08 Desember 2025 / 14:58 WIB
UMP 2026 untuk Jakarta Segera Difinalkan Pekan ini
ILUSTRASI. Pekerja melintas di trotoar kawasan perkantoran Sudirman, jakarta, Rabu (22/11/2023). KONTAN


Reporter: Markus Sumartomdjon | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan final terkait upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih terus berlangsung di sejumlah daerah termasuk di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan keputusan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 segera difinalisasi pada pekan ini.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara kelompok buruh dan pengusaha.

"Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan," ujar Pramono di keterangan saat berkunjung ke Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (7/12).

Baca Juga: Menanti Payung Hukum, DPP Apindo Serikat Pekerja Tunggu Penetapan UMP 2026

Gubernur Pramono mengakui bahwa proses finalisasi belum selesai sepenuhnya karena adanya perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha terkait usulan besaran angka UMP.

Menurutnya, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus mengambil peran sebagai wasit yang netral.

Baca Juga: Soal Kepastian UMP 2026, Airlangga: Regulasi Sudah Diparaf!

"Tetapi belum final karena memang masih ada dispute perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil," jelasnya.

Baca Juga: Apindo Proyeksi Kenaikan UMP 2026 Mentok di 4,2%

Ia memastikan, keputusan yang diambil Pemprov DKI akan mempertimbangkan aspek keadilan, kelayakan hidup pekerja, dan keberlanjutan dunia usaha.

"Dan kami akan memutuskan secara adil untuk itu," janji Pramono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU
Kontan Academy
Procurement Strategies for Competitive Advantage (PSCA) AI untuk Digital Marketing: Tools, Workflow, dan Strategi di 2026

[X]
×