/2025/12/01/2013234357.jpg "Prabowo Restui Bantuan Rp 60 Juta per Rumah untuk Masyarakat Terdampak Banjir Sumatra")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan Rp 60 juta per rumah untuk menggantikan rumah rusak bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh-Sumatera.
Hal itu disampaikan langsung oleh Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas Penanganan Bencana Banjir di Aceh, Minggu (7/12/2024).
"Ini hunian tetap anggaran 60 juta cukup ya, itu kelihatannya bagus 60 juta," kata Prabowo dipantau melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025).
Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan dampak banjir yang turut menyebabkan kerusakan rumah-rumah masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Minta Mendagri Mencopot Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Bencana
Suharyanto mencatat, wilayah Aceh saja rumah yang rusak akibat banjir mencapai 37.546 rumah, baik dalam kondisi rusak sedang maupun berat.
Suharyanto mengatakan anggaran Rp 60 juta untuk hunian tetap ini sebetulnya terhitung masih terbatas. Pasalnya anggaran ini tidak termasuk biaya relokasi.
"Karena 60 juta itu sudah sangat mepet bapak, sudah sangat minim karena tidak relokasi," ujarnya.
Untuk itu, Suharyanto mengusulkan bahwa uang ini nanti diberikan dalam bentuk rumah. Dan kekurangannya biayanya bisa ditanggung masyarakat.
"Nanti si penerima bisa menambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung atau punya anak yang punya gaji mau menambah bapak," ujar Suharyanto.
Selain hunian tetap, pemerintah juga akan menyiapkan hunian sementara (Huntara). Suharyanto bilang kebutuhan anggaran untuk setiap hunian ini mencapai Rp 30 juta. Namun telah mendapatkan fasilitas lengkap termasuk kamar mandi di dalamnya.
Baca Juga: Prabowo Suntik Rp 4 Miliar Per Kabupaten/Kota yang Terdampak Banjir di Aceh & Sumatra
Dirinya juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
