/2025/10/13/992753199.jpg "Dikritik DPR Soal Sisir Anggaran K/L, Purbaya : Kepentingan Saya Anggaran Terserap")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar tidak mengomentari kebijakan kementerian lain, juga perlunya konsultasi dengan DPR ketika mengeluarkan kebijakan pengalokasian anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menekankan bahwa kritik yang diberikan adalah terkait serapan dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sangat lambat.
“Saya nggak komentari kepentingan lain, saya bodo amat. Tapi gini, saya berkepentingan, anggaran saya terserap. Kalau nggak terserap, saya ambil uangnya,” tegas Purbaya saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Rabu (15/10/2025).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat, Ini Jumlah Pokok & Bunga Utangnya
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Purbaya memang menghimbau agar K/L segera merealisasikan belanjanya di sisa tiga bulan menuju akhir 2025.
Ia menegaskan akan melakukan penyisiran anggaran K/L, dengan mempertimbangkan tanggal sisa waktu menuju akhir Oktober 2025, agar K/L diharapkan segera mempersiapkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. jika hingga akhir Oktober anggaran tersebut belum terserap, maka pihaknya akan mulai melakukan penyisiran dan realokasi ke pos lain.
Purbaya juga menegaskan bahwa penyisiran anggaran dan pengalihan anggaran yang tidak terserap dengan baik ke pos lain tidak perlu menunggu atau mengajukan persetujuan dengan DPR.
“Itu kan setiap tahun juga ada yang lebih kan anggarannya. Ada yang nggak terpakai, saya ambil aja. Atau bisa dibelanjain, kalau belanja ke tempat lain mungkin. Tapi kan ada belanja-belanja yang nggak harus persetujuan parlamen,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Baca Juga: Purbaya Sambangi Kementerian PKP, Soroti Penyerapan Rumah Subsidi
Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
