Reporter: Patricius Dewo | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang APBN 2019 resmi disetujui oleh 10 fraksi yang duduk di kursi DPR MPR RI, yaitu fraksi Golkar, PAN, PKS, PDIP, Hanura, Nasdem, PPP, PKB, Gerindra, Demokrat dalam Rapat Paripurna yang digelar, di Gedung DPR MPR RI, Nusantara Hall II, Selasa (28/8).
Dalam rapat Paripurna yang kedua ini ke sepuluh fraksi tersebut secara garis besar sepakat menyetujui RAPBN yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2018 yang lalu.
Namun dari anggota fraksi yang hadir sempat memberikan kritik mengenai RAPBN 2019 ini seperti, Pemerintah yang diminta untuk memperjelas apa langkah konkret yang akan dilakukan ke depannya, mengingat tantangan ke depan semakin berat karena gejolak ekonomi dan ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, para anggota dewan juga mempertanyakan soal target pertumbuhan ekonomi yang belum tercapai oleh pemerintah.
Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi, pemerintah ke depan tetap optimistis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2019.
Menkeu menegaskan ke depan pemerintah akan lebih memperhatikan soal peningkatan penambahan lapangan kerja dan akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 8,5% seperti target yang ada di RAPBN 2019.
"Kita tetap optimistis ya, karena di dalam APBN kita melihat sumber-sumber ekonomi yang menjadi acuan dari APBN 2019, jadi dalam hal ini kita akan melihat dari sisi supply, demand-nya, dan investasi. Jadi yang kita tunjukkan di sana adalah angka-angka realistis dan diharapkan itu akan menimbulkan kredibilitas dari angka-angka APBN," ujar Sri Mulyani, Selasa (28/8).
Adapun dalam rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPR RI. Selasa (28/8) turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan beberapa jajaran kementerian keuangan lainnya.
Untuk selanjutnya pada tanggal 4 September 2018 mendatang akan dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
