Di Balik APBN 2026 yang Tampak Membaik, Ekonom Temukan Alarm Fiskal

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Outlook APBN 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan awal tahun ini. 

Defisit anggaran pada semester I-2026 lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara penerimaan perpajakan mulai kembali tumbuh positif.

Namun, di balik indikator tersebut, ekonom melihat masih ada alarm yang perlu diwaspadai, terutama dari memburuknya keseimbangan primer dan kualitas penerimaan negara.

Dalam outlook APBN 2026, Kementerian Keuangan memperkirakan pendapatan negara mencapai Rp 3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN. 

Namun, penerimaan perpajakan hanya diproyeksikan sebesar Rp 2.631,4 triliun atau 97,7% dari target.

Baca Juga: INDEF Minta Pemerintah Awasi Penerapan Komisi Ojol 8% agar Efektif dan Adil

Secara rinci, penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 2.310,8 triliun atau 98% dari target, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp 320,6 triliun atau 95,4%.

Di sisi lain, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN.

Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN diperkirakan melebar menjadi Rp 734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibanding target awal sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% PDB.

Sementara itu, keseimbangan primer diperkirakan mencatat defisit Rp 152,1 triliun, jauh lebih dalam dibanding target APBN sebesar Rp 89,7 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, indikator yang paling mencerminkan kualitas fiskal bukanlah besarnya defisit APBN, melainkan posisi keseimbangan primer.

"Menurut saya, indikator yang paling mencerminkan kualitas fiskal bukan semata besarnya defisit APBN, melainkan keseimbangan primer. Ketika keseimbangan primer kembali mengalami defisit yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, itu memberi sinyal bahwa penerimaan negara bahkan belum cukup untuk membiayai belanja pokok sebelum bunga utang diperhitungkan," ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga: Masih Bisa Ditekan, Outlook Defisit 2,85% Belum Hitung Efisiensi Anggaran MBG

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah mulai mengandalkan pembiayaan utang bukan hanya untuk memenuhi pembayaran bunga, tetapi juga untuk menopang pengeluaran dasar negara.

"Artinya, pemerintah tidak hanya berutang untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga, tetapi juga mulai mengandalkan pembiayaan utang untuk menopang pengeluaran dasar," katanya.

Dalam jangka pendek, kata Yusuf, kondisi tersebut masih dapat dikelola. Namun, jika berlangsung terus maka ruang fiskal akan semakin terbatas karena sebagian anggaran masa depan akan terserap untuk membayar kewajiban yang terus bertambah.

Yusuf juga mengingatkan persoalan mendasar lainnya berada pada kualitas penerimaan negara. Menurutnya, pada 2025 penerimaan pajak gagal mencapai target, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target sehingga mampu menahan pelebaran defisit.

Sekilas kondisi tersebut terlihat positif. Namun, menurut Yusuf, hal itu menunjukkan APBN masih sangat bergantung pada sumber penerimaan yang bersifat siklikal seperti harga komoditas dan dividen.

"Ketika penerimaan yang berkelanjutan belum menjadi motor utama, maka perbaikan fiskal menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kondisi eksternal. Oleh karena itu, postur APBN dapat terlihat lebih baik daripada fundamental penerimaannya," imbuh Yusuf.

Meski demikian, Yusuf mengakui terdapat tanda-tanda perbaikan pada 2026. Ia mencatat defisit APBN semester pertama lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu dan penerimaan perpajakan mulai pulih.

Menurutnya, sebagian tekanan fiskal pada awal tahun juga merupakan konsekuensi dari strategi percepatan realisasi belanja pemerintah sehingga defisit terlihat lebih besar sebelum penerimaan negara meningkat.

Baca Juga: Banggar Defisit APBN 2026 Bisa di Bawah 2,85% Jika Belanja MBG Diefisiensikan

"Saya memandang perkembangan ini sebagai sinyal bahwa tekanan fiskal mulai mereda, tetapi belum cukup kuat untuk menyatakan persoalan telah selesai," kata Yusuf.

Pandangan yang lebih optimistis disampaikan Ekonom Makro PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto. 

Menurutnya, posisi fiskal hingga semester I-2026 masih berada dalam kondisi yang terkelola dengan baik.

Ia menilai penerimaan negara tetap mampu tumbuh berkat membaiknya kinerja perpajakan, normalisasi restitusi pajak, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang didukung pemberantasan rokok ilegal.

Di sisi belanja, pemerintah juga dinilai mampu menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi belanja prioritas pembangunan maupun program perlindungan sosial.

"Sejauh ini posisi fiskal kita masih terkelola dengan baik. Defisit fiskal tahun ini maksimal masih di level sekitar 2,89% terhadap PDB," katanya.

Baca Juga: Defisit APBN 2026 Melebar, Banggar DPR Ingatkan Risiko terhadap Kepercayaan Pasar

Myrdal berharap momentum semester II dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, selama tidak muncul guncangan baru dari lonjakan harga minyak dunia maupun eskalasi geopolitik global.

Ia juga menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus diperkuat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Jadi kalau kemarin suku bunga dinaikia, nanti kalau rupiahnya menguat lagi ya tidak ada salahnya juga suku bunga BI Rate diturunkan lagi," imbuh Myrdal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News