Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada masa kebijakan new normal saat ini, pemerintah berusaha mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat yang menurun drastis akibat pandemi Covid-19. Demand shock yang terjadi beberapa waktu terakhir, mengakibatkan terhambatnya arus kegiatan perdagangan.
Dalam upaya memulihkan kembali ekonomi dalam negeri, pemerintah akan terus mengupayakan perbaikan dari sisi regulasi, tata kelola pemerintah, serta reformasi di sektor kesehatan.
Baca Juga: Mulai hari ini, penumpang di Bandara Ngurah Rai tak perlu Swab Test, cukup pakai ini
“Semua itu agar publik kembali percaya dalam menjalankan aktivitas ekonominya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7).
Airlangga melanjutkan, di masa pandemi seperti saat ini memang tidak semua sektor mengalami perlambatan. Masih ada sektor bisnis yang berjalan dengan baik, seperti sektor rokok dan tembakau, makanan pokok, batu bara, farmasi dan alat kesehatan, serta minyak nabati atau hewani.
Untuk itu, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di tahun ini masih akan tumbuh positif di kisaran 0%-0,5%. Terlebih, kondisi ekonomi diprediksi akan membaik pada kuartal ketiga dan keempat mendatang.
“Salah satu yang bisa membantu adalah peran pemerintah, jadi kami akan mendorong government spending besar ke depannya agar pertumbuhan ekonomi tidak negatif di akhir tahun ini. Sementara untuk tahun 2021 mendatang, Indonesia diprediksi sudah masuk jalur positif,” paparnya.
Baca Juga: Kementan sebut kalung eucalyptus sebagai antivirus vorona, IDI angkat bicara
Ia sendiri meyakini Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat ketahanan tinggi. Apabila dibandingkan dengan era setelah krisis ekonomi 1998, menurut Airlangga saat ini Indonesia masih terbantu dengan sektor finansial yang masih menjadi buffer kuat untuk ekonomi.
Sejak Juni 2020 lalu, mayoritas provinsi di Indonesia juga sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Misalnya, Provinsi DKI Jakarta yang tumbuh relatif tinggi pada bulan Juni karena adanya pembukaan ritel pada 15 Juni 2020.
Setelah pandemi ini berakhir, pemerintah akan terus mendorong integrasi rencana tata ruang kawasan perkotaan atau metropolitan dengan kebijakan nasional, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi wilayah. Selain itu, pemerintah juga akan terus memberikan stimulus ke UMKM dan korporasi seperti saat ini.
Baca Juga: Pemkot Depok melonggarkan pembatasan untuk salon hingga rumah ibadah
Terkait penanganan pandemi Covid-19 sendiri, pemerintah akan menjamin penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta memperbanyak rapid test. Hal ini dilakukan sambil menunggu vaksin agar segera ditemukan, serta membantu menyelesaikan persoalan ekonomi.
“Vaksin sudah menjadi public goods. Pada dasarnya, Indonesia berharap kepada negara manapun yang bisa memproduksi vaksin agar bisa memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi co-production. Maka dari itu, pemerintah memberi super deduction tax bagi perusahaan farmasi yang mampu memproduksi vaksin,” kata Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
