Defisit RAPBN 2026 Dipatok 2,68%, Kualitas Belanja dan Kredibilitas Jadi Penentu

Rabu, 24 September 2025 / 21:31 WIB

ILUSTRASI. Tarif Impor-Suasana bongkar muat petikemas di Jakarta International Countainer Terminal (JICT), Jakarta, Rabu (9/7/2025). Postur APBN 2026 masih berada dalam koridor fiskal yang aman, namun, perlu penekanan pada kualitas belanja, strategi pembiayaan, dan kredibilitas.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menekankan bahwa prinsip utama saat ini adalah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai katalis, bukan pengganti mesin pertumbuhan utama yakni investasi swasta dan ekspor.

Menurutnya, postur APBN 2026 masih berada dalam koridor fiskal yang aman. Namun, ia menekankan kualitas belanja, strategi pembiayaan, dan kredibilitas pelaksanaan APBN jauh lebih menentukan daripada sekadar besaran defisit.

“Agresif boleh, namun harus terarah, agar belanja berpihak pada kegiatan yang menambah kapasitas produksi, logistik, dan keterampilan tenaga kerja, bukan dominan pada belanja yang cepat habis,” katanya kepada Kontan, Rabu (24/9/2025).

RAPBN 2026 menetapkan belanja negara Rp 3.842,7 triliun dengan pendapatan Rp 3.153,6 triliun, sehingga defisit mencapai Rp 689,1 triliun atau setara 2,68% produk domestik bruto (PDB).

Angka ini lebih lebar dibanding realisasi defisit 2023–2024 yang sempat turun ke 1,6% – 2,3%, namun masih jauh di bawah level masa pandemi.

“Artinya, dari sisi angka, kita belum masuk wilayah ekstrem. Yang lebih menentukan adalah kualitas belanja, sumber pembiayaan, dan kredibilitas pelaksanaan,” ujar Josua.

Ia menyoroti fokus belanja pada delapan agenda prioritas, dengan alokasi besar untuk ketahanan energi Rp 402,4 triliun, program makan bergizi Rp 335 triliun, serta pendidikan dan kesehatan.

APBN 2026 juga disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9%, dan nilai tukar Rp 16.500 per dolar AS.

Ia juga menilai langkah pemerintah menggeser Rp 200 triliun kas negara ke bank Himbara untuk mendorong kredit bisa efektif, selama didukung komposisi belanja produktif dan iklim investasi yang membaik.

Ke depan, Josua menekankan pentingnya pemerintah memublikasikan peta jalan defisit tiga tahun yang menurun, disertai mekanisme pemutus otomatis untuk memangkas belanja non-prioritas bila penerimaan meleset.

Selain itu, pemerintah perlu menerbitkan kalender pembiayaan SBN yang lebih rinci, termasuk strategi buyback dan porsi valas yang hati-hati.

Di sisi penerimaan, penguatan tak cukup hanya lewat penyesuaian tarif, melainkan dengan pelebaran basis pajak, penertiban insentif yang tidak efektif, serta percepatan digitalisasi administrasi.

“Langkah-langkah ini akan menenangkan pasar sekaligus menurunkan biaya utang melalui turunnya premi risiko,” ujarnya.

Josua juga mengingatkan agar Bank Indonesia (BI) menjaga konsistensi mandat moneter.

Transparansi terkait alasan penurunan suku bunga, transmisi ke pasar, serta peran intervensi kurs perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kesan kebijakan likuiditas digunakan untuk membiayai defisit.

Selain itu, program strategis seperti pengurangan impor energi, rantai pasok lokal untuk program makan bergizi, hingga tata kelola investasi negara yang melibatkan swasta dinilai penting untuk menekan defisit transaksi berjalan dan memperkuat ekspektasi pasar.

“Pasar butuh kepastian bahwa pertumbuhan yang dikejar bersifat berkelanjutan, bukan sekadar mendorong permintaan jangka pendek,” pungkas Josua.