Reporter: Bidara Pink | Editor: Yudho Winarto
Menanggapi hal itu, David mengatakan kalau pemerintah juga memiliki pilihan lain, yaitu menawarkan surat utang ke negara-negara yang memiliki dana lebih dan bersifat institusional. Selain itu, pemerintah juga bisa menawarkan surat utangnya kepada investment corporation.
"Tapi, saya tidak akan menempatkan itu sebagai usulan prioritas di kondisi sekarang. Karena semua negara mengalami masalah yang sama, banyak negara yang susah kondisinya dan bahkan lebih parah dari Indonesia. Selain itu, kemungkinan pasar tidak bisa menyerap semua dana itu minim," tambah David.
Lebih lanjut, David juga mengatakan kalau penerbitan surat utang untuk menutup defisit fiskal ini berpotensi minim untuk menyebabkan adanya perebutan likuiditas (crowding out).
Baca Juga: Ini daftar pembelian SUN dan SBSN oleh BI dari pasar perdana hingga minggu pertama
Seperti yang diketahui, crowding out merupakan agresivitas pemerintah dalam menerbitkan surat utang yang malah meningkatkan konsumsi pemerintah dan berdampak pada lemahnya laju pertumbuhan investasi maupun pertumbuhan ekonomi.
"Itu kan kalau di kondisi normal ada potensi crowding out. Kalau sekarang kan upnormal. Daya serap dari sektor swasta mungkin tidak akan terlalu besar karena kebanyakan sekarang lebih besar di aktivitas restrukturisasi," tukasnya.
Sebagai tambahan informasi, pemerintah telah mencatat realisasi penerbitan SBN hingga 20 Mei 2020 sebesar Rp 420,8 triliun. Sementara kebutuhan penerbitan SBN di bulan Juni 2020 - Desember 2020 tercatat sebesar Rp 1.002,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
