Defisit APBN Awal 2026 Capai Rp 240 Triliun, Sinyal Tekanan Fiskal Kian Menguat

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal 2026 mulai menunjukkan sinyal tekanan. Hingga Maret 2026, defisit tercatat mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski masih di bawah target tahunan sebesar 2,68% PDB, sejumlah ekonom menilai dinamika awal tahun ini sudah menjadi peringatan dini bagi kesehatan fiskal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat besarnya defisit yang telah mencapai 34,8% dari target tahunan mencerminkan percepatan belanja pemerintah di awal tahun.

"Secara level masih aman, tetapi secara dinamika sudah memberi sinyal tekanan," ujarnya.

Percepatan belanja tersebut terutama terjadi di pemerintah pusat, sementara transfer ke daerah justru mengalami kontraksi.

Kondisi ini dinilai menurunkan efektivitas dorongan fiskal terhadap perekonomian karena belanja daerah umumnya lebih cepat mengalir ke konsumsi domestik dibanding belanja pusat.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara belum menunjukkan penguatan yang memadai.

Realisasi pajak baru mencapai sekitar 16%–17% dari target, dengan komposisi yang dinilai kurang ideal karena lebih ditopang pajak pertambahan nilai (PPN) yang bersifat siklikal, sementara pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) badan masih terbatas.

Hal ini mengindikasikan potensi pelemahan basis pajak dan risiko shortfall penerimaan ke depan.

Tekanan fiskal juga tercermin dari posisi keseimbangan primer yang sudah negatif. Artinya, penerimaan negara belum mampu menutup belanja di luar bunga utang, sehingga pembayaran bunga masih harus dibiayai melalui penambahan utang baru.

Dalam kondisi ini, risiko peningkatan rasio utang dapat muncul jika biaya utang naik sementara pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat.

Faktor eksternal turut memperbesar tekanan. Kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah membuat beban subsidi energi semakin sensitif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan sebelumnya mengingatkan, pelemahan rupiah hingga Rp 17.500 per dolar AS berpotensi mendorong defisit mendekati 4% PDB.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman menilai kondisi saat ini belum masuk kategori krisis, tetapi sudah menjadi sinyal serius. "Belum krisis, tetapi sudah early warning yang kuat," katanya.

Menurut Rizal, tekanan APBN tidak hanya dipicu faktor musiman belanja awal tahun, melainkan juga tekanan struktural dari pelemahan rupiah, kenaikan biaya utang, dan potensi lonjakan subsidi energi.

Dalam struktur APBN saat ini, depresiasi rupiah justru lebih cepat meningkatkan belanja dibandingkan penerimaan, sehingga mempersempit ruang fiskal.

Jika tekanan eksternal berlanjut tanpa respons kebijakan yang adaptif, risiko pelebaran defisit dinilai semakin terbuka, bahkan berpotensi melampaui target pemerintah.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal yang disebut masih sekitar Rp 420 triliun. Namun, ekonom menilai tidak seluruh SAL dapat digunakan secara fleksibel karena sebagian sudah terikat atau ditempatkan di perbankan.

Selain itu, efektivitas penggunaan SAL dinilai terbatas jika hanya digunakan untuk menutup defisit atau meredam gejolak harga energi.

Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai relatif kecil, terlebih ketika masalah utama berada pada lemahnya permintaan kredit, bukan likuiditas.

Dengan berbagai tantangan tersebut, ekonom menekankan bahwa isu utama APBN saat ini bukan semata besaran defisit, melainkan kualitas belanja dan efektivitasnya.

Ketika belanja tidak diarahkan ke sektor dengan dampak pengganda tinggi, sementara ruang fiskal semakin sempit, kontribusi APBN terhadap pertumbuhan dinilai menjadi kurang optimal.

"Pertumbuhan mungkin tetap terdorong, tetapi fondasinya menjadi lebih rapuh," pungkas Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News