Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 rampung digelar pada Minggu (21/1).
Adapun debat keempat itu mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib menilai masih banyak hal mendasar yang belum terbahas dalam gelaran adu gagasan tersebut.
"Memang kita tidak bisa banyak berharap dari suatu perdebatan yang dibatasi waktu, tapi begitu pun masih banyak hal mendasar yang belum terbahas," ujar Habis kepada Kontan, Senin (22/1).
Baca Juga: Gibran Dorong Hilirisasi Tak Hanya Sektor Energi Tapi Juga Sektor Digital
Contohnya saja, isu energi bersi dan terbarukan. Tiap paslon hanya berbicara sekedar potensi dan target. Tanpa memikirkan akar permasalahannya seperti kewenangan yang luar biasa pada PT. PLN untuk jual beli pasokan listrik.
Diketahui, Pemerintah resmi mencabut aturan power wheeling dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Energi baru dan energi terbarukan (RUU EBT) yang telah diserahkan kepada DPR.
Nantinya, penjualan listrik swasta tersebut menggunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PT PLN (Persero) melalui open source dengan membayar fee yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
"Pasangan calon hanya berhenti pada pembahasan mengenai potensi dan atau target bauran yang diturunkan pemerintah. Tidak membahas akar permasalahannya bahwa adanya kewenangan yang luar biasa pada PT. PLN untuk jual beli pasokan listrik," ungkap Habib.
Dikhawatirkan, penerapan power wheeling berpotensi menambah beban APBN yang merugikan negara.
Baca Juga: Gibran Janjikan 5 Juta Green Jobs untuk Anak Muda, Berikut Peluang Kerjanya
"Dan kepentingan PLN sangat dilindugi oleh berbagai produk hukum termasuk Perpres No. 112/2022, bukan kepentingan rakyat untuk menikmati energi bersih dengan harga terjangkau yang dilindungi," lanjutnya.
Mengenai krisis iklim pun sama kata habib. Peneliti Hubungan Internasional Itu menyoroti solusi yang ditawarkan oleh para paslon yang sama sekali tidak menyatakan kerja sama international. Padahal, hal itu penting mengingat Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional seperti G20.
"Tidak tampak pasangan calon yang membahas potensi-potensi kerjasama internasional untuk membantu Indonesia memenuhi pembangunan berkelanjutan ataupun komitmen iklimnya," ujar dia.
"Padahal kerjasama bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Dan orientasi internasional itu penting mengingat Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional seperti G20," sambungnya.
Bahkan, Habib menyinggung program andalan dari cawapres nomor urut 2 yakni tentang hilirisasi. Sama-sama tahu, hilirisasi juga merupakan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Mahfud MD Akui Sulit Atasi Persoalan Praktik Ilegal Sumber Daya Alam (SDA)
Menurutnya, tidak semua masalah di negara kita solusinya adalah hilirisasi. Bahkan, tidak semua komoditas mineral kritis di Indonesia bisa lakukan hilirisasi.
"Tidak semua masalah, hilirisasi jawabannya. Dan tidak semua komoditas mineral kritis itu Indonesia bisa lakukan hiliirisasi," ungkapnya..
Kata dia, yang tidak dilakukan selama ini adalah mengevaluasi dan menilai betul seberapa jauh nilai ekonomi dan dampak lingkungan dari agenda hilirisasi yang sudah dijalankan.
Lebih lanjut, Hilirisasi saat ini masih bergantung besar dengan batubara sebagaimana terlihat kenaikan penggunaan energi batubara selama beberapa tahun terakhir, ditambah perpres 112/2022 juga membuka kemungkinan dibangunnya PLTU baru sepanjang itu untuk PSN.
"Belum lagi ada masalah keselamatan kerja yang tidak diindahkan, dominasi satu negara asing dalam rantai nilai," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
