Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Lambatnya realisasi belanja APBD tersebut bisa dilihat dari naiknya simpanan dana pemerintah daerah di perbankan. Pada Agustus 2021, simpanan pemerintah daerah tercatat sebesar Rp 178,95 triliun atau naik 3,01% month to month atau Rp 5,22 triliun.
Sementara, untuk provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional dalam jangka tiga bulan ke depan yaitu, selisih tertinggi adalah Jawa Timur sebesar Rp 9,9 triliun, Aceh sebesar Rp 4,3 triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp 4,2 triliun.
Sri Mulyani menghimbau agar pemanfaatan kas di daerah dapat lebih optimal lagi, sehingga terlambatnya realisasi APBD tersebut tidak berimbas buruk, baik secara langsung maupun tidak kepada masyarakat.
“Salah satu dampak yang paling terlihat dari lambannya realisasi anggaran adalah terlambatnya penyerahan insentif tenaga kesehatan,” pungkasnya.
Selanjutnya: Ini sektor usaha yang kembali sokong penerimaan pajak di tahun 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
