Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 115,58 triliun di 2021. Pagu indikatif ini ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan tentang pagu indikatif tahun 2021 yang diterbitkan pada 8 Mei 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR akan menjalankan lima program, di mana program tersebut merupakan redesain atau penyederhanaan dari program 2020.
"Redesain program yang tadinya 13 program di 2020 disederhanakan menjadi lima program di 2021," kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (24/6).
Baca Juga: Kementerian PUPR mendapat pagu indikatif Rp 115,58 triliun untuk 2021
Adapun, lima program tersebut antara lain dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air dan perumahan dan kawasan permukiman.
Untuk program dukungan manajemen ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.
Sementara untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi akan dijalankan oleh BPSDM juga Ditjen Bina Konstruksi.
"Infrastruktur konektivitas ini untuk Ditjen Bina Marga, Ketahanan sumber daya air untuk Ditjen Sumber Daya Air, program perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," jelas Basuki.
Bila dirinci, anggaran untuk Sekretariat Jenderal PUPR mencapai Rp 665,2 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 101,7 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 38,88 triliun.
Baca Juga: Kementerian Keuangan usul anggaran pagu indikatif Rp 42,36 triliun untuk 2021
Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya mendapatkan Rp 22,33 triliun, Ditjen Sumber Daya Air senilai Rp 44,46 triliun dan Ditjen Perumahan sebanyak Rp 7,48 triliun.
Kemudian, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan Rp 610 miliar, Badan pengembangan infrastruktur wilayah Rp 200 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 563,7 miliar, serta Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp 263,7 miliar.
Selanjutnya, Basuki juga merinci, target prioritas Kementerian PUPR di 2021. Di malai dari bidang sumber daya air akan mendapatkan anggaran Rp 44,4 triliun.
Jumlah tersebut akan digunakan untuk pembangunan bendungan dan embung sebesar Rp 15,35 triliun, irigasi dan rawa sebesar Rp 7,27 truliun, operasi dan pemeliharaan senilai Rp 6,38 triliun.
Kemudian ada pula anggaran untuk pengendali daya rusak Rp 6,44 triliun, air tanah dan air baru sebesar Rp 3,07 triliun, pengendalian lumpur Sidoarjo Rp 280 miliar, pengadaan tanah Rp 3,03 triliun dan dukungan lain sebesar Rp 2,64 triliun.
Target prioritas di bidang bina marga yakni untuk menjalankan program konektivitas dianggarkan sebesar Rp 38,8 triliun. Anggaran ini khususnya digunakan untuk pembangunan jalan, pelebaran jalan menambah lajur, preservasi jalan nasional, pembangunan dan duplikasi jembatan, penggantian jembatan, preservasi jembatan nasional, pembangunan flyover, underpass dan terowongan juga jalan bebas hambatan.
Baca Juga: Proyek bendungan Jokowi ini sudah terbangun 92%, bisa pasok air 300 liter per detik
Sementara, di bidang cipta karya dialokasikan sebesar Rp 22,33 triliun. "Kalau melihat anggarannya, prioritas cipta karya ini ada di air minum, sanitasi dan pembangunan kawasan permukiman," jelas Basuki.
Nah, untuk bidang perumahan memiliki anggaran Rp 7,48 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial, dan dukungan lain.
Adapun untuk dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya mulai dari layanan manajemen, pengawsan, perencanaan, pembiayaan infrastruktur, pembinaan kosntruksi juga penguatan SDM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
