CSIS Soroti Anggaran DPR yang Diperkirakan Tembus Hampir Rp 10 Triliun pada 2025

Senin, 01 September 2025 / 18:57 WIB

ILUSTRASI. Petugas memeriksa dome Gedung Nusantara DPR RI atau Gedung Kura-kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). CSIS menyoroti besarnya anggaran DPR yang belakangan menjadi sorotan publik dalam aksi demonstrasi terkait tunjangan anggota dewan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menyoroti besarnya anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belakangan menjadi sorotan publik dalam aksi demonstrasi terkait tunjangan anggota dewan.

Menurut Yose, anggaran DPR RI pada 2025 diperkirakan mencapai hampir Rp 10 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran Sekretariat Jenderal DPR yang ditaksir sekitar Rp 7 triliun.

“Ini perlu diselaraskan. Misalnya, untuk masa reses, kalau dirata-rata setiap anggota DPR bisa memperoleh sekitar Rp 2,5 miliar atau bahkan lebih,” ujarnya saat dihubungi KONTAN, Senin (1/9).

Ia menjelaskan, tunjangan yang menjadi perhatian publik sebenarnya hanya sekitar Rp150 juta per bulan. Namun, menurut Yose, yang lebih perlu dikritisi adalah pengeluaran lain, seperti pembayaran gaji staf khusus anggota DPR.

“Setiap anggota DPR memiliki staf khusus yang juga dibiayai dari anggaran tersebut. Hal-hal seperti ini seharusnya lebih transparan dan dibicarakan kembali,” tegasnya.

Yose menilai, secara keseluruhan, anggaran DPR yang mencapai Rp 10 triliun tidak terlalu signifikan dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sekitar Rp 3.500 triliun.

Kendati demikian, anggaran DPR tetap bisa ditekan asalkan diikuti dengan perbaikan kinerja.

“Dari sisi legislasi, masih banyak rancangan undang-undang yang berulang kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) namun tidak kunjung rampung. Kinerja inilah yang harus lebih ditingkatkan,” jelasnya.

Yose menambahkan, dengan anggaran sebesar itu, rata-rata tiap anggota DPR bisa mengantongi lebih dari Rp 18 miliar per tahun. Karena itu, publik berhak menuntut peningkatan kinerja wakil rakyat.

“Dengan anggaran Rp 10 triliun, tiap anggota DPR mendapatkan di atas Rp 18 miliar setahun. Tentunya kita berharap kinerjanya sepadan. Kalau tidak ada kinerja, anggaran sebesar itu jadi percuma,” pungkasnya.