Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial sepanjang semester I-2020 telah mencapai Rp 72,5 triliun atau 35,6% dari pagu sebesar Rp 203,9 triliun.
Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan mengatakan, idealnya realisasi belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial sampai dengan semester I minimal mencapai 50% dari pagu anggaran, atau mendekati Rp 100 triliun.
Berdasarkan paparan, diketahui bahwa secara persentase realisasi bantuan sosial (bansos) yang paling besar adalah untuk program keluarga harapan (PKH).
Baca Juga: Anggota Komisi IX DPR minta kartu prakerja dihentikan dan dialihkan jadi bansos
Sepanjang semester I-2020, bansos ini telah tersalurkan sebanyak Rp 24,1 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Realisasi ini setara dengan 64,4% dari pagu senilai Rp 37,4 triliun.
Sementara untuk bansos yang penyalurannya paling rendah adalah kartu prakerja, dengan realisasi mencapai Rp 2,4 triliun atau 12,1% dari pagu sebesar Rp 20 triliun untuk 680,92 ribu peserta.
Rendahnya realisasi ini, dikarenakan saat ini sedang dilakukan perbaikan desain sesuai dengan arahan atau rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lembaga-lembaga lain yang memberikan perhatian terhadap kartu prakerja.
Fajar menilai, pro dan kontra dari implementasi kartu prakerja ini memang sangat santer diperbincangkan. Hal ini kemudian membuat program ini ditunda untuk kemudian dilakukan evaluasi.
"Kartu prakerja seharusnya bukan prioritas di tengah pandemi. Masyarakat yang terdampak Covid-19 lebih membutuhkan bansos yang sifatnya uang tunai dan bahan kebutuhan pokok," ujar Fajar kepada Kontan.co.id, Minggu (12/7).
Dengan demikian, maka sangat wajar apabila realisai kartu prakerja masih sangat rendah. Fajar sendiri setuju untuk menunda program kartu prakerja, sampai secepatnya di awal tahun 2021.
Di dalam hal ini, pemerintah juga perlu merealokasi ke pos bansos yang dampaknya lebih bermanfaat kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Baca Juga: Realisasi belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial telah capai 35,6%
Berdasarkan realisasi tersebut, Fajar sendiri belum bisa menilai apakah panyaluran bansos ini sudah cukup efektif atau belum. Saat ini, dia masih akan menunggu dulu laporan mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal II.
Apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih tumbuh di kisaran 2% sampai 3%, maka bansos di semester I bisa dikatakan cukup efektif.
"Namun, mungkin laporan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan ketiga nanti yang paling menentukan, apakah bansos pada akhirnya mampu menjaga stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga atau tidak," kata Fajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
