kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

CSIS: Idealnya realisasi belanja perlindungan sosial capai 50% dari pagu anggaran


Minggu, 12 Juli 2020 / 19:58 WIB
CSIS: Idealnya realisasi belanja perlindungan sosial capai 50% dari pagu anggaran
ILUSTRASI. Warga antre untuk mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap II sebesar Rp 600.000 di Kantor Pos Besar, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/6/2020). Bantuan tahap dua yang pencairannya bulan Juni ini diberikan kepada 69.011 Keluarga Pen


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial sepanjang semester I-2020 telah mencapai Rp 72,5 triliun atau 35,6% dari pagu sebesar Rp 203,9 triliun.

Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan mengatakan, idealnya realisasi belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial sampai dengan semester I minimal mencapai 50% dari pagu anggaran, atau mendekati Rp 100 triliun.

Berdasarkan paparan, diketahui bahwa secara persentase realisasi bantuan sosial (bansos) yang paling besar adalah untuk program keluarga harapan (PKH).

Baca Juga: Anggota Komisi IX DPR minta kartu prakerja dihentikan dan dialihkan jadi bansos

Sepanjang semester I-2020, bansos ini telah tersalurkan sebanyak Rp 24,1 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Realisasi ini setara dengan 64,4% dari pagu senilai Rp 37,4 triliun.

Sementara untuk bansos yang penyalurannya paling rendah adalah kartu prakerja, dengan realisasi mencapai Rp 2,4 triliun atau 12,1% dari pagu sebesar Rp 20 triliun untuk 680,92 ribu peserta.

Rendahnya realisasi ini, dikarenakan saat ini sedang dilakukan perbaikan desain sesuai dengan arahan atau rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lembaga-lembaga lain yang memberikan perhatian terhadap kartu prakerja.

Fajar menilai, pro dan kontra dari implementasi kartu prakerja ini memang sangat santer diperbincangkan. Hal ini kemudian membuat program ini ditunda untuk kemudian dilakukan evaluasi.



TERBARU

[X]
×