Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial sepanjang semester I-2020 telah mencapai Rp 72,5 triliun atau 35,6% dari pagu sebesar Rp 203,9 triliun.
Secara persentase, realisasi bantuan sosial (bansos) yang paling besar adalah untuk program keluarga harapan (PKH). Sepanjang semester I-2020, bansos ini telah tersalurkan sebanyak Rp 24,1 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Realisasi ini setara dengan 64,4% dari pagu senilai Rp 37,4 triliun.
"Untuk PKH juga sudah dilakukan eksekusi per bulannya. Sepanjang semester I realisasinya mencapai Rp 24,1 triliun atau 64,4% dari seluruh anggaran pagu yang mana ini adalah bantuan tunai bersyarat untuk 10 juta rumah tangga," ujar Sri di dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (9/7).
Sementara itu, untuk diskon listrik saat ini semuanya sudah dinikmati oleh masyarakat. Untuk diskon listrik ini, pemerintah telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3,1 triliun atau 44,9% dari pagu Rp 6,90 triliun untuk 31,2 juta rumah tangga. Di antaranya diskon listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA.
Bansos kartu sembako sudah tersalurkan sebesar Rp 20,5 triliun atau 47% dari pagu Rp 43,6 triliun untuk 18,83 juta KPM. Sri mengatakan, realisasi kartu sembako baru akan mencapai 100% pada bulan Desember atau akhir tahun 2020 mendatang.
Baca Juga: Ramalan ekonom: Pengangguran akan melonjak 10% tahun ini
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sepanjang semester I telah tersalurkan kepada 6,48 juta KPM dengan total penyaluran senilai Rp 5,5 triliun atau 17,3% dari pagu Rp 31,80 triliun.
Untuk bansos sembako di wilayah Jabodetabek telah mencapai Rp 1,4 triliun untuk 1,86 juta KPM. Jumlah ini setara dengan 20,1% dari pagu anggaran sebesar Rp 6,80 triliun.
Kemudian, bansos tunai untuk wilayah non-Jabodetabek sudah tersalurkan Rp 15,6 triliun untuk 8,77 juta KPM non-Jabodetabek atau 48% dari pagu Rp 32,4 triliun.
"Sementara untuk kartu prakerja sudah mencapai Rp 2,4 triliun atau 12,1% dari pagu sebesar Rp 20 triliun untuk 680,92 ribu peserta. Saat ini, sedang dilakukan perbaikan desain sesuai dengan arahan atau rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lembaga-lembaga yang memberikan perhatian terhadap kartu prakerja," kata Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
