Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyatakan bahwa wajib pajak tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan, namun jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen per bulan.
Adapun wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus menyampaikan pemberitahuan sebelum menyampaian SPT. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara online melalui kanal resmi otoritas pajak.
Fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan), atau oleh wajib pajak yang menyampaikan SPT setelah 30 April 2020.
Kebijakan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 06 /PJ/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019.
Baca Juga: Karyawan dirumahkan, pengusaha mal curhat ke wakil walikota Depok
Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan relaksasi ini diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak menunda menyetorkan pajak yang terutang. “Karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan oleh negara dalam penanganan wabah Covid-19,” kata Yoga, Minggu (18/4).
Yoga menambahkan wajib pajak badan juga dapat memanfaatkan penghitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 Tahun 2020 dengan menggunakan tarif PPh yang lebih rendah yakni dari 25% menjadi 22%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
