kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Capres Anies Baswedan Kritik Food Estate, Begini Respons Mentan Amran


Rabu, 29 November 2023 / 20:08 WIB
Capres Anies Baswedan Kritik Food Estate, Begini Respons Mentan Amran
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Selasa (21/3/2023). Capres Anies Baswedan Kritik Food Estate, Begini Respons Mentan Amran.


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengkritik program food estate dan merencanakan program contract farming jika dirinya terpilih menjadi presiden. 

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengaku, belum membaca mengenai gagasan Anies soal contract farming. Namun Amran menegaskan bahwa program food estate tetap dilanjutkan.

"Kami belum baca tetapi ini food estate kita lanjutkan," kata Amran di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/11).

Amran menjelaskan, program food estate dirancang untuk menjadi cadangan pangan negara. Dimana dalam pertanian menurutnya ada dua strategi, di antaranya intensifikasi satu ekstensifikasi. Di mana intensifikasi dilakukan untuk pertanian yang sudah eksisting. 

Baca Juga: PP Presisi (PPRE) Bangun Urban Farming Food Estate di Kota Depok

"Kemudian kita membangun food estate itu untuk cadangan berjaga-jaga. Jadi ini cadangan negara. Tetapi itu dikelola skala besar, itu untuk cadangan negara dikelola dengan pertanian modern. Sekarang sawah kita kan kecil-kecil tuh, di seluruh Indonesia, ini nanti skalanya besar, sehingga memungkinkan untuk pertanian modern," jelasnya.

Mengenai pandangan berbeda Anies terhadap program food estate menurutnya hal yang biasa. Namun, kembali ditegaskan bahwa food estate akan tetap dilanjutkan.

"Ada memang berpandangan berbeda, tetapi ini saya kira harus kita lanjutkan. Berbeda pandangan itu biasa, tetapi ini sekali lagi kita lanjutkan. Kita ingat, sudah pernah swasembada kan, swasembada kan itu 2017, 2019, 2020. Nah ini kita lanjutkan karena ini sesuatu yang baik," imbuhnya.

Sebelumnya dalam acara WALHI Anies menyebut bahwa fokus yang akan Ia usung saat terpilih menjadi presiden ialah contract farming bukan food estate. 

Baca Juga: Menperin: Indonesia Net Exporter Produk Halal

Ia menceritakan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, membuat kontrak dengan Gabungan Kelompok Tani di berbagai wilayah.

Kemudian para petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan tersebut diajak untuk bekerjasama bahwa hasil pertanian mereka akan dibeli oleh Pemprov DKI selama 5 tahun berserta range harga serta kualitasnya.

Dengan demikian Ia menyebut negara akan mendapat kepastian supply, dan bagi petani ada kepastian yang membeli.

“DKI Jakarta bukan membeli lahan besar lalu membuat Food Estate untuk Jakarta. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat,” kata Anies dikutip dari akun YouTube WALHI Nasional. 

Baca Juga: Food Estate Merauke Akan Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus

Program food estate menurutnya memiliki banyak kelemahan. Di antaranya memperbesar ketimpangan antara petani dan korporasi, bahkan dapat merusak ekologi.

Menurutnya, food estate yang justru berbasis korporasi sangat disesalkan. Pasalnya, justru korporasi-korporasi yang mengerjakan, sedangkan petani tidak mendapatkan fokus pertanian.

"Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif, karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya," kata Anies.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×